Model komunikasi Newcomb pertama kali dipopulerkan oleh Theodore M. Newcomb dalam paper-nya yang berjudul An approach to the study of communicative acts pada tahun 1953. Namun, model yang diformulasikan oleh Newcomb ini juga merupakan hasil lanjutan dari tulisan terdahulu karya seorang Psikolog Austria bernama Fritz Heider pada tahun 1946. Model ini relevan untuk melihat keseimbangan dalam tatanan sosial. Newcomb memandang komunikasi dari perspektif psikologi-sosial.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Model komunikasi Newcomb pertama kali dipopulerkan oleh Theodore M. Newcomb dalam paper-nya yang berjudul An approach to the study of communicative acts[1] pada tahun 1953. Namun, model yang diformulasikan oleh Newcomb ini juga merupakan hasil lanjutan dari tulisan terdahulu karya seorang Psikolog Austria bernama Fritz Heider pada tahun 1946.[2] Model ini relevan untuk melihat keseimbangan dalam tatanan sosial.[3] Newcomb memandang komunikasi dari perspektif psikologi-sosial.[4]
Newcomb memahami komunikasi sebagai sebuah 'learned response to strain' (respon yang terkondisi terhadap ketegangan) yang disebabkan oleh perbedaan tujuan.[2] Fungsi sosial dari komunikasi adalah untuk menjaga ekuilibrium dalam sistem sosial dengan menyeimbangkan perbedaan orientasi yang ada.[5]
Terdapat tiga komponen penting dalam model komunikasi milik Newcomb ini yaitu pengirim dan penerima pesan (yang dapat berupa individu atau kelompok), serta topik (objek pembahasan/lingkungan).[3] Pihak A dapat berperan sebagai pengirim pesan ataupun penerima pesan dalam satu waktu, begitupun dengan pihak B. Newcomb menggambarkan bahwa seseorang (pihak A) menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya (pihak B) mengenai sesuatu topik bahasan (X).[4] ABX adalah sebuah sistem yang hubungan antar ketiga komponennya saling terikat.[3]
Contoh kasus di dunia nyata yang dapat mempermudah memahami model komunikasi Newcomb misalnya terkait keputusan Badan Legislasi DPR RI (sebagai pihak A) yang mengajukan penyusunan revisi UU No. 10 tahun 2016 (sebagai variabel X) dan ditentang oleh masyarakat luas (pihak B) sehingga menghasilkan respon berupa unjuk rasa RUU Pilkada 2024.
Contoh lainnya seperti, menteri pendidikan yang baru (A) menetapkan kebijakan baru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (X). Namun, kebijakan tersebut tidak disenangi oleh sebagian besar masyarakat yang konservatif terhadap isu tersebut sehingga opini publik mengarah pada narasi untuk mengganti kebijakan tersebut.[6]
