Majelis Permusyawaratan Qatar adalah badan legislatif Qatar, dengan 45 anggota. Setelah pemilihan umum Qatar tahun 2021, mereka mempunyai 30 anggota terpilih dan 15 anggota yang ditunjuk. Badan tersebut hanya dapat mempertanyakan kebijakan perdana menteri, yang ditunjuk oleh Emir Qatar, jika dua pertiga anggotanya setuju, hal ini tidak mungkin terjadi mengingat sepertiga anggota ditunjuk oleh Emir.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Majelis Permusyawaratan Qatar مجلس الشورى القطري | |
|---|---|
| Sesi ke-51 | |
 Lambang Qatar | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Pimpinan | |
Ketua | Hassan bin Abdulla Al-Ghanim sejak 27 Oktober 2021 |
Wakil Ketua | Hamda bint Hassan Al-Sulaiti sejak 27 Oktober 2021 |
| Komposisi | |
| Anggota | 45 |
 | |
Partai & kursi | Anggota dipilih (30) Anggota ditunjuk (15) |
| Komisi | Daftar
|
Jangka waktu | 4 tahun |
| Pemilihan | |
| Pemenang undi terbanyak | |
Pemilihan terakhir | 2 Oktober 2021 |
| Tempat bersidang | |
| Doha Qatar | |
| Situs web | |
| https://www.shura.qa | |
Majelis Permusyawaratan Qatar (bahasa Arab: مجلس الشورى القطريcode: ar is deprecated , translit. Majlis as-Shura; juga dikenal sebagai Dewan Syura) adalah badan legislatif Qatar, dengan 45 anggota. Setelah pemilihan umum Qatar tahun 2021, mereka mempunyai 30 anggota terpilih dan 15 anggota yang ditunjuk.[1][2] Badan tersebut hanya dapat mempertanyakan kebijakan perdana menteri, yang ditunjuk oleh Emir Qatar, jika dua pertiga anggotanya setuju, hal ini tidak mungkin terjadi mengingat sepertiga anggota ditunjuk oleh Emir.[3]
Dewan ini dibentuk pada bulan April 1972 dengan 20 anggota yang ditunjuk.[4] Pada bulan Mei 1972, pertemuan majelis permusyawaratan pertama diadakan, di mana Sayed Aziz bin Khalid Al Ghanim terpilih sebagai ketua pertama majelis tersebut. Selain 20 anggota yang mengikuti pertemuan tersebut, Syekh Khalifa bin Hamad Al Thani dan pejabat asing juga hadir.[5]
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
