Krisis kepresidenan Venezuela

Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia. (Februari 2022)

Krisis Presidensial Venezuela 2019
Bagian dari Krisis di Venezuela
Nicolás Maduro (kiri) Juan Guaidó (kanan)
Tanggal	10 Januari 2019 (2019-01-10) – kini (7 tahun, 3 bulan dan 14 hari)
Lokasi	Venezuela
Sebab	Persengketaan hasil Pemiihan Presiden Venezuela 2018 Pelantikan kedua Nicolas Maduro
Metode	Protes, kampanye dukungan, tekanan diplomatik asing, dan sanksi
Status	Sedang terjadi Guaidó mengambil sumpah pada 23 Januari 2019 Pemberhentian hubungan bilateral dengan Amerika Serikat setelah mengakui Guaidó Pemerintah AS menjatuhkan sanksi pada perusahaan minyak milik negara Venezuela (PDVSA), serta mentransfer aset AS Venezuela ke Guaido. Mahkamah Agung Venezuela (TSJ) pro-Maduro membekukan aset keuangan Guaido dan memberlakukan larangan perjalanan terhadapnya Adanya Konferensi Internasional tentang Situasi di Venezuela, dihadiri oleh negara-negara netral, dijadwalkan terjadi di Montevideo, Uruguay, pada 7 Februari 2019
Pihak terlibat
Pemerintah Resmi Konstituante Venezuela Mahkamah Agung Dewan Pemilihan Nasional Pemerintah Transisi Majelis Nasional Mahkamah Agung dalam pengasingan

Krisis kepresidenan Venezuela tahun 2019 adalah sebuah perselisihan presiden yang menyebabkan krisis nasional di Venezuela, yang sudah berlangsung sejak 10 Januari 2019 lalu.

Presiden petahana Nicolás Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden Mei 2018; yang mana proses dan hasil pemilu itu banyak diperdebatkan.^[1] Pada 10 Januari 2019, Majelis Nasional Venezuela, yang mayoritas terdiri atas koalisi oposisi, menyatakan bahwa hasil pemilihan tidak sah dan mengangkat Juan Guaido sebagai penjabat presiden, dikutip dari beberapa klausul Konstitusi Venezuela 1999 yang disahkan oleh mantan presiden Hugo Chavez, pendahulu Maduro. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung yang ditunjuk Maduro menyebut pernyataan sikap oleh Majelis itu tidaklah konstitusional.^[2]

Unjuk rasa massa di seluruh Venezuela dan dunia terjadi pada 23 Januari ketika Guaido meminta rakyat Venezuela untuk berdemonstrasi menentang Maduro.^[3][4] Sebuah demonstrasi untuk mendukung Revolusi Bolivarian dan mendukung pemerintah juga terjadi.^[5] Demonstrasi massal tersebut berlangsung hingga 30 Januari.^[6][7]

Pertemuan khusus di Organisasi Negara-negara Amerika pada 24 Januari dan di PBB pada 26 Januari diadakan, tetapi tidak ada konsensus yang tercapai. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan.^[8] Meksiko dan Uruguay kemudian mengumumkan akan adanya sebuah konferensi internasional untuk negara-negara dengan posisi netral di Montevideo pada 7 Februari.^[9]

Pemerintahan Maduro menyatakan bahwa krisis saat ini adalah sebuah kudeta dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menggulingkannya dan mengendalikan cadangan minyak negara yang besar.^[10][11][12]

Latar Belakang

Sejak 2010, Venezuela menderita krisis sosial-ekonomi di bawah pimpinan Nicolás Maduro (dan secara singkat di bawah pendahulunya, Hugo Chavez), karena tingkat kejahatan yang meningkat, hiperinflasi, dan kualitas hidup yang rendah.^{[13][14][15][16][17][18]} Sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintah, koalisi oposisi pun terpilih menjadi koalisi mayoritas pada Majelis Nasional untuk pertama kalinya sejak 1999; setelah pemilihan parlemen 2015.^[19] Setelah pemilihan, para anggota Majelis Nasional yang terdiri dari pejabat Bolivarian mengisi Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di Venezuela, dengan sekutu Maduro.^[19][20] Pengadilan melucuti tiga anggota parlemen oposisi dari kursi Majelis Nasional mereka pada awal 2016, mengutip dugaan "penyimpangan" dalam pemilihan mereka, sehingga mencegah terjadinya supermayoritas oposisi yang akan mampu menantang Presiden Maduro.^[19]

Pengadilan kemudian menyetujui beberapa tindakan oleh Maduro dan memberinya kekuatan lebih pada 2017.^[19] Ketika protes meningkat terhadap Maduro, ia menyerukan akan adanya majelis konstituante yang akan merancang konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi Venezuela 1999 yang dibuat oleh Chavez.^[21] Banyak negara menganggap tindakan ini sebagai upaya Maduro untuk tetap berkuasa tanpa batas,^[22] dan lebih dari 40 negara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Majelis Konstituante Nasional.^[23][24] Partai oposisi terhadap partai yang berkuasa, Meja Bundar Persatuan Demokratik (The Democratic Unity Roundtable) memboikot pemilihan umum tersebut, dengan mengatakan bahwa Majelis Konstituante adalah "sebuah trik untuk menjaga [partai penguasa yang] berkuasa".^[25] Karena oposisi tidak berpartisipasi dalam pemilihan, Great Patriotic Pole yang berkuasa didominasi oleh Partai Sosialis Bersatu Venezuela, yang memenangkan hampir semua kursi di majelis.^[26][27][28] Pada 8 Agustus 2017, Majelis Konstituante mendeklarasikan bahwa Majelis Konstituante merupakan "cabang pemerintah dengan kekuasaan tertinggi di Venezuela", serta melarang Majelis Nasional yang dipimpin oposisi melakukan tindakan yang akan mengganggu majelis sambil terus memberikan langkah-langkah dalam "dukungan dan solidaritas" dengan Presiden. Maduro, secara efektif menghilangkan semua kekuatan Majelis Nasional.^[29]

Lini masa

Pelantikan kedua Maduro

Tanda krisis yang pertama muncul pada saat Hakim Agung dan Hakim Pemilu yang dekat dengan Maduro pindah menetap di Amerika Serikat hanya beberapa hari sebelum pelantikan kedua Nicolás Maduro, pada 10 Januari 2019. Hakim Pengadilan, Christian Zerpa, mengatakan bahwa pelantikan Nicolás Maduro tersebut "tidak berkompeten" dan "tidak sah".^[39][40][56] Beberapa menit setelah Maduro mengambil sumpah sebagai presiden Venezuela, Organisasi Negara-negara Amerika menyetujui sebuah resolusi dalam sesi khusus Dewan Permanennya yang menyatakan bahwa kepresidenan Maduro tidak sah dan mendesak pemilihan baru.^[57] Pemilihan Maduro tersebut didukung oleh Turki, Rusia, Tiongkok, dan Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Kita (ALBA);^[58][59] negara kecil Karibia lainnya yang bergantung pada bantuan ekonomi dari pemerintah Maduro (seperti Dominika, Saint Kitts dan Nevis, serta Trinidad dan Tobago) turut menghadiri pelantikannya.^[60]

Keputusan publik

Juan Guaidó, pemimpin Majelis Nasional Venezuela yang baru diangkat, mulai bergerak untuk membentuk pemerintahan transisi tak lama setelah ia diangkat pada 5 Januari 2019, dan menyatakan bahwa "terlepas dari apakah Maduro memulai masa jabatan barunya pada tanggal 10, negara itu tidak akan memiliki presiden yang terpilih secara sah".^[61] Atas nama Majelis Nasional, ia menyatakan bahwa negara tersebut telah jatuh ke dalam kediktatoran de facto dan tidak memiliki pemimpin,^[62] serta menyatakan bahwa negara tersebut menghadapi keadaan darurat.^[63] Dia menyerukan akan adanya "tentara yang mengenakan seragam mereka dengan kehormatan untuk melangkah maju dan menegakkan Konstitusi", dan meminta "warga negara untuk memiliki rasa percaya diri, kekuatan, untuk menemani kita di jalan ini".^[63]

Pengakuan

Opini publik

Jajak pendapat di Venezuela yang digambarkan oleh Reuters "sangat kontroversial dan berbeda" dengan kenyataan di lapangan.^[190]

Sebuah survei telepon terhadap 1.000 pemilih terdaftar di Venezuela oleh Venezuela Hercon, yang dilakukan dari 15 hingga 19 Januari 2019, melaporkan 79,9% responden setuju agar Maduro meninggalkan jabatannya. Mengenai Majelis Nasional, 68,8% responden menilai pekerjaan mereka positif sementara 15,6% menilai tindakan mereka negatif. Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan Majelis Nasional menyumpahi Guaido sebagai presiden sementara, 68,6% setuju dengan Guaido menjadi presiden sementara sementara 19,4% tidak setuju.^[191]

Survei terhadap 900 orang antara 19 dan 20 Januari oleh Meganálisis melaporkan bahwa 81,4% responden berharap bahwa Guaido akan dilantik pada 23 Januari, sementara 84,2% mendukung pemerintahan transisi untuk menggantikan pemerintahan Maduro.^[192]

Sebuah survei Meganálisis terhadap 870 warga Venezuela yang dilakukan antara 24 dan 25 Januari melaporkan bahwa 83,7% responden mengakui Guaido sebagai presiden yang sah, 11,4% tidak dapat memutuskan siapa yang menjadi presiden dan 4,8% mengakui Maduro sebagai presiden.^[193]

Sebuah survei telepon terhadap 999 warga Venezuela oleh Hercon antara 25 dan 30 Januari menunjukkan bahwa 81,9% responden mengakui Guaido sebagai presiden, 13,4% menanggapi dengan menyatakan Maduro adalah presiden dan 4,6% tidak memutuskan.^[194]

Sebuah jajak pendapat Januari 2019 oleh Hinterlaces, sebuah jajak pendapat yang dipimpin oleh anggota Majelis Konstituante Nasional Oscar Schemel [es] yang digambarkan sebagai pro-Maduro,^{[190][195][196]} melaporkan bahwa 86% rakyat Venezuela akan menentang intervensi militer, 81% menentang sanksi AS, dan bahwa 84% mendukung dialog untuk mengakhiri krisis.^[197] Polling Hinterlaces lainnya, dari 1.580 rumah tangga, melaporkan bahwa 81% tidak tahu siapa Guaido, dengan 11% memiliki pendapat yang mendukungnya dan 5% memiliki pendapat yang tidak menguntungkan; 3% tidak memiliki pendapat.^[198]

Lihat pula

• Upaya kudeta Venezuela tahun 2002
• Konferensi Internasional tentang Situasi di Venezuela

Catatan

Referensi