Konstitusi Kazakhstan, Hukum Dasar Negara Kazakhstan atau Undang-Undang Negara Kazakhstan adalah hukum tertinggi di Kazakhstan, seperti yang disebutkan pada Artikel 4. Pemerintah Kazakhstan membuat konstitusi tersebut pada tanggal 30 Agustus 1995.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Konstitusi Kazakhstan, Hukum Dasar Negara Kazakhstan atau Undang-Undang Negara Kazakhstan adalah hukum tertinggi di Kazakhstan, seperti yang disebutkan pada Artikel 4. Pemerintah Kazakhstan membuat konstitusi tersebut pada tanggal 30 Agustus 1995.
Pembukaan konstitusi tersebut menegaskan kepentingan "kemerdekaan, persamaan hak dan kerukunan" dan peran Kazakhstan dalam komunitas internasional.
Artikel 1 menyatakan Kazakhstan adalah negara demokrasi sekuler yang menghargai "kehidupan, hak dan kemerdekaan" setiap orang. Artikel ini menggaris besarkan sosial dan "keseimbangan politik, pembangunan ekonomi", patriotisme, dan demokrasi sebagai asas yang berlangsung yang mana Pemerintah melayani. Ini adalah artikel pertama yang mana Parlemen Kazakhstan disebutkan.
Artikel 2 menyatakan bahwa Kazakhstan adalah sebuah negara kesatuan dan pemerintah adalah presiden. Pemerintah memiliki yurisdiksi, dan bertanggung jawab untuk, semua daerah di kazakhstan. Regional, divisi politik, termasuk lokasi ibu kota, dimasukkan ke dalam undang-undang tingkat rendah. "Republik Kazakhstan" dan "Kazakhstan" dianggap satu dan sama.
Kekuatan pemerintah didapatkan dari rakyat dan warga negara memiliki hak untuk memilih pada referendum dan pemilihan umum. Artikel 3 menyatakan setiap provinsi di Kazakhstan memiliki pemerintah tersendiri. Perwakilan rakyat adalah hak cadangan menuju cabang eksekutif dan cabang legislatif. Pemerintah dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan cabang pengadilan. Setiap cabang dicegah dari penyalahgunaan kekuatan mereka oleh sistem pemeriksaan dan keseimbangan. Ini adalah artikel pertama yang menyebutkan batasan konstitusi pada cabang eksekutif.
Hukum yang memiliki efek termasuk "ketentuan Konstitusi, hukum meresponnya, aksi mengatur legal lainnya, perjanjian internasional dan komitmen Republik lainnya sebagaimana pengaturan resolusi Dewan Konstitusi dan Pengadilan Tertinggi Republik". Konstitusi telah membuat hukum tertinggi. Ratifikasi perjanjian internasional yang menggantikan hukum nasional telah diselenggarakan, kecuali dalam kasus saat ratifikasi sedang berlangsung, Parlemen menduga kontradiksi antara perjanjian dan hukum yang telah ditetapkan, dalam kasus lainnya, perjanjian tidak akan memiliki efek sampai kontradiksi disetujui melalui undang-undang. Pemerintah akan memublikasikan semua hukum tersebut.
1. Konstitusi Kazakhstan Diarsipkan 2007-02-18 di Wayback Machine. Sekolah Kota Montessori, Lucknow, India
