Dalam Kuria Roma dari Gereja Katolik, sebuah Kongregasi adalah sejenis departemen yang terdapat di dalam Kuria. Departemen-departemen tersebut merupakan departemen dengan peringkat tertinggi kedua, berada di bawah dua Sekretariat, dan di atas dewan kepausan, komisi kepausan, pengadilan dan kantor.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Dalam Kuria Roma dari Gereja Katolik, sebuah Kongregasi (bahasa Latin: Sacræ Cardinalium Congregationescode: la is deprecated ) adalah sejenis departemen yang terdapat di dalam Kuria. Departemen-departemen tersebut merupakan departemen dengan peringkat tertinggi kedua, berada di bawah dua Sekretariat, dan di atas dewan kepausan, komisi kepausan, pengadilan dan kantor.[1]
Awalnya, kongregasi adalah kelompok kardinal terpilih yang diambil dari Dewan Kardinal, yang ditugaskan untuk mengurus beberapa bidang kegiatan yang berkaitan dengan Takhta Suci. Saat ini, sebagai hasil keputusan Konsili Vatikan Kedua, anggotanya mencakup uskup diosesan dari berbagai belahan dunia yang bukan kardinal. Setiap jemaah juga memiliki staf tetap.
Setiap kongregasi dipimpin oleh seorang Prefek, yang biasanya adalah seorang kardinal.[2] Sampai saat ini, seorang non-kardinal yang ditunjuk untuk memimpin kongregasi bergelar pro-prefek hingga diangkat menjadi kardinal. Praktik ini telah ditinggalkan.
Departemen kuria tertentu telah diorganisir oleh Takhta Suci pada berbagai waktu untuk membantunya dalam menangani urusan-urusan yang dibawa oleh disiplin kanonik dan kepentingan individu umat beriman ke Roma. Di antara yang paling penting adalah Kongregasi Roma, yang biasanya terdiri dari para kardinal yang membantu Paus dalam administrasi urusan Gereja.[3]
Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, dikasteri secara yuridis setara, namun kongregasi pada umumnya memiliki yurisdiksi lebih langsung dibandingkan dikasteri lainnya.[4]
Kongregasi Roma bermula dari kebutuhan, yang dirasakan sejak awal, untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk keputusan kepausan, untuk menyaring pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul dan untuk menetapkan fakta-fakta. Urusan gerejawi dulunya ditangani oleh kantor kepausan. Pekerjaan ini, yang awalnya dipercayakan kepada para pendeta kepausan, kemudian dibagi antara penitentiarii dan auditor, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh forum internal atau eksternal (yaitu, yurisdiksi) yang akan dipertimbangkan. Setelah itu, para kardinal dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil dikaitkan dengan mereka. Namun sering kali, mereka tidak hanya diberi kepercayaan untuk menyiapkan perkara, tetapi juga diberi wewenang untuk memutuskannya. Namun, jumlah item bisnis yang terus bertambah dan kompleksitas permasalahan yang semakin meningkat memerlukan pembentukan badan administratif-legislatif yang terpisah dan terspesialisasi[2] (fungsi administratif dan legislatif dari pemerintahan gerejawi tidak dipisahkan secara tajam dalam Gereja Katolik seperti dalam pemerintahan sekuler dengan pemisahan kekuasaan).[2]
Paus Sistus V adalah orang pertama yang mendistribusikan urusan administratif ini di antara kongregasi kardinal yang berbeda; dan dalam Konstitusi apostolik Immensa Aeterni Dei (22 Januari 1588) ia menggeneralisasi gagasan, yang telah dipahami dan sebagian dipraktikkan oleh beberapa pendahulunya, untuk melakukan satu atau beberapa kasus atau sekelompok kasus untuk pemeriksaan, atau keputusan, beberapa kardinal.[5] Dengan pembagian urusan administratif yang bijaksana, ia mendirikan organisasi permanen departemen-departemen Kuria ini. Immensa aeterni Dei menyerukan pembentukan 15 kongregasi permanen:[3]
Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik.