Kesultanan Bijapur adalah salah satu kesultanan-kesultanan Dekkan yang didirikan di Dataran Tinggi Dekkan, India Selatan. Pendirian Kesultanan Bijapur dilakukan oleh Yusuf Adil Syah ketika Kesultanan Bahmani mengalami disintegrasi sejak tahun 1482 M. Wilayah awal dari Kesultanan Bijapur berada di Kota Mudgal yang saat ini berada dalam Distrik Raichur dan meluas hingga mencakup Distrik Bijapur di negara bagian Karnataka, India.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kesultanan Bijapur (1490–1686 M) adalah salah satu kesultanan-kesultanan Dekkan yang didirikan di Dataran Tinggi Dekkan, India Selatan. Pendirian Kesultanan Bijapur dilakukan oleh Yusuf Adil Syah ketika Kesultanan Bahmani mengalami disintegrasi sejak tahun 1482 M. Wilayah awal dari Kesultanan Bijapur berada di Kota Mudgal yang saat ini berada dalam Distrik Raichur dan meluas hingga mencakup Distrik Bijapur di negara bagian Karnataka, India.
Pada masa pemerintahan Yusuf Adil Syah, Goa menjadi bagian dari Kesultanan Bijapur tetapi dikuasai oleh Imperium Portugal pada tahun 1510 M. Pada tahun 1619 M, Kesultanan Bijapur menaklukkan Kesultanan Bidar. Pada tahun 1632 M, Kesultanan Ahmednagar berakhir setelah ditaklukkan oleh Kekaisaran Mughal dan sebagian wilayahnya di Konkan dan Janjira dikuasai oleh Kesultanan Bijapur pada tahun 1636 M sehingga wilayahnya mencakup Pegunungan Ghat Barat pada bagian selatan negara bagian Maharashtra hingga ke bagian utara negara bagian Karnataka. Pada tahun 1657, wilayah Kesultanan Bijapur berbatasan dengan Laut Arab hingga ke perbatasan dengan Teluk Benggala.
Kesultanan Bijapur dikuasai dan diperintah oleh 9 sultan dari Dinasti Adil Syahi. Penduduk di Kesultanan Bijapur berasal dari percampuran ras dan kebudayaan akibat pernikahan beda ras antara penduduk lokal Dataran Tinggi Dekkan dan penduduk pendatang dari Iran. Sejak abad ke-17 Masehi, Kesultanan Bijapur menjadi sentra produksi beras dan sendawa di kawasan Dataran Tinggi Dekkan yang dierdagangkan melalui jalur perdagangan yang dikuasai oleh Imperium Portugal. Namun sejak abad ke-17 M, Kesultanan Bijapur megadakan kerja sama perdagangan dengan Britania Raya, Belanda dan Prancis sehingga mengurangi pengaruh perdagangan Imperium Portugal di wilayah kekuasaannya. Sejak tahun 1620 M, Kesultanan Bijapur juga memiliki beberapa tambang berlian yang berdekatan dengan Tambang Kollur milik Kesultanan Golkonda.
Ekonomi Kesultanan Bijapur mencapai masa keemasan pada pertengahan abad ke-17 Masehi dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Adil Syah. Sumber pendapatan utama bagi Kesultanan Bijapur selama pertengahan abad ke-17 Masehi adalah pajak dari pelabuhan. Namun ekonomi Kesultanan Bijapur mulai runtuh setelah tahun 1656 M akibat penjarahan dan penguasaan wilayah Kesultanan Bijapur di pesisir Konkan yang dilakukan oleh Maratha dalam pimpinan Shivaji.
Kekuatan militer di Kesultanan Bijapur didukung oleh pasukan penunggang kuda bernama Maratha yang telah mengabdi kepada Dinasti Adil Syahi sejak akhir abad ke-15 Masehi. Sejak abad ke-17 Masehi, beberapa anggota Maratha memperoleh gelar bangsawan dan kepemilikan tanah di Kesultanan Bijapur. Pembiayaan atas pasukan militer di Kesultanan Bijapur ditanggung oleh pendapatan tahunan Kesultanan Bijapur. Pasukan Kesultanan Bijapur dipimpin oleh para jenderal yang berasal dari keturunan Afghan, Abisinia dan orang Arab.
Kesultanan Bijapur merupakan salah satu kerajaan Islam di India yang para penguasanya merupakan penganut Syiah. Namun sebagian besar rakyat Kesultanan Bijapur merupakan penganut Sunni dan menolak ajaran Syiah. Para sultan di Kesultanan Bijapur terkenal selalu berupaya menghilangkan simbol-simbol agama Hindu yang berkaitan dengan Kemaharajaan Wiajayanagara. Namun pada masa pemerintahan Ibrahim Adil Syah II (1580–1626 M), Kesultanan Bijapur mendirikan kota bernama Nauraspur sebagai pusat keagamaan dan kesusastraan dan memberikan toleransi agama kepada umat Kristiani dengan mengizinkan pembangunan gereja di wilayah Kesultanan Bijapur.
Kesultanan Bijapur bermusuhan dengan Imperium Portugal dan Kemaharajaan Wijayanagara karena kerja sama kedua kerajaan terebut dalam menguasai wilayah Kesultanan Bijapur sejak awal abad ke-16 Masehi. Sejak pertengahan abad ke-16 Masehi, Kesultanan Bijapur berhubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang berusaha mengakhiri kekuasaan Imperium Portugal dalam jalur perdagangan antara Laut Merah dan Samudra Hindia seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Golkonda dan Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Bijapur juga membentuk aliansi dengan Kesultanan Ahmednagar melalui pernikahan politik antara Sultan Ali Adil Syah selaku Sultan Bijapur dan Chand Bibi selaku putri dari Kesultanan Ahmednagar.
Keruntuhan Kesultanan Bijapur mulai terjadi setelah kematian Sultan Ali Adil Syah II pada tahun 1672. Anaknya yang berusia sangat muda diangkat menjadi sultan sehingga terbentuk faksi-faksi yang mengakibatkan terjadinya perang sipil di Kesultanan Bijapur. Aurangzeb selaku Kaisar Mughal memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyerang Kekaisaran Bijapur dalam skala militer yang besar. Kesultanan Bijapur berakhir setelah penaklukan oleh Kekaisaran Mughal pada tahun 1686 M.
Pendiri Kesultanan Bijapur adalah Yusuf Adil Syah.[1] Selama masa pemerintahan Kesultanan Bahmani, Yusuf Adil Syah mengabdi kepada seorang menteri bernama Mahmud Gawan.[2] Awalnya Yusuf Adil Syah bekerja sebagai hakim di Pengadilan Bidar yang berada dalam tanggung jawab Mahmud Gawan. Kepribadian Yusuf Adil Syah yang memilik keberanian dalam pengambilan keputusan pengadilan membuatnya disenangi oleh Sultan Bahmani hingga kemudian diangkat menjadi Gubernur Bijapur.[3]
Kesultanan Bijapur terbentuk di Dataran Tinggi Dekkan akibat pemisahan dengan Kesultanan Bahmani.[4] Pada tahun 1482 M, Sultan Muhammad Syah III yang berkuasa di Kesultanan Bahmani meninggal.[5] Kematiannya mengakibatkan disintegrasi di wilayah Kesultanan Bahmani termasuk pembentukan Kesultanan Bijapur yang berupaya menguasai wilayah Dataran Tinggi Dekkan.[6]
Yusuf Adil Syah menyatakan pembentukan Kesultanan Bijapur pada tahun 1489 M dengan Dinasti Adil Syahi sebagai penguasanya.[3] Deklarasi pembentukan Kesultanan Bijapur terjadi setelah Kesultanan Ahmednagar mendeklarasikan pemisahan dari Kesultanan Bahmani.[7] Kesultanan Bijapur sepenuhnya terbentuk di Kota Mudgal yang saat ini berada di Distrik Raichur pada tahun 1490 M setelah melalui peperangan terus-menerus.[3] Wilayah Kesultanan Bahmani yang dikuasai oleh Kesultanan Bijapur adalah yang terletak di bagian barat daya.[8]
Wilayah kekuasaan Kesultanan Bijapur mencakup sebagian dari Dataran Tinggi Dekkan.[9] Kesultanan Bijapur menjadi salah satu dari lima kesultanan-kesultanan Dekkan selain Kesultanan Berar, Kesultanan Ahmednagar, Kesultanan Golkonda dan Kesultanan Bidar.[10] Wilayah awal dari Kesultanan Bijapur mencakup Distrik Bijapur pada negara bagian Karnataka di India saat ini.[11] Sementara itu, satu wilayah Kesultanan Bijapur yaitu Goa dinyatakan sebagai lahan pribadi milik Sultan Bijapur.[12]
Pada masa akhir hidupnya, Yusuf Adil Syah selaku Sultan Bijapur mulai memerintah di Goa dan merencanakan pemindahan ibu kota ke Goa. Namun Goa berusaha ditaklukkan oleh Imperium Portugal pada tahun 1510 M.[13] Pada tanggal 10 November 1510 M, Goa yang merupakan wilayah Kesultanan Bijapur ditaklukkan oleh pasukan Imperium Portugal.[14] Penaklukan Goa diadakan dalam kepemimpinan Afonso de Albuquerque dengan peperangan diadakan di laut.[15][16]
Goa yang terletak di pantai bagian barat India diambil alih oleh Imperium Portugal dari Kesultanan Bijapur untuk dijadikan sebagai pusat administrasi perdagangan bagi Imperium Portugal.[17] Pada bulan Februari 1512 M, Kesultanan Bijapur berusaha untuk kembali menguasai Goa dengan melawan pasukan Imperium Portugal tetapi gagal.[18] Kesultanan Bijapur mengadakan pertempuran terakhir untuk merebut kembali Goa dari Imperium Portugal pada tahun 1517 tetapi tetap gagal dan tidak lagi mengupayakan penaklukan setelahnya.[19]
Pada tahun 1619 M, Kesultanan Bijapur menaklukkan Kesultanan Bidar.[8] Pada tahun 1632 M, Kesultanan Ahmednagar berakhir setelah ditaklukkan oleh Kekaisaran Mughal dalam masa Kaisar Syah Jehan. Kekaisaran Mughal memberikan sebagian bekas wilayah Kesultanan Ahmednagar kepada Kesultanan Bijapur untuk menjalin persekutuan.[20] Pada tahun 1636 M, Kekaisaran Mughal memberikan wilayah bagian utara Konkan dan Janjira kepada Kesultanan Bijapur.[21] Wilayah kekuasaan Kesultanan Bijapur akhirnya mencakup wilayah barat daya India yang membentang di Pegunungan Ghat Barat dalam wilayah bagian selatan negara bagian Maharashtra dan bagian utara negara bagian Karnataka.[22] Pada tahun 1657 M, wilayah Kesultanan Bijapur mencaku perbatasan dengan Laut Arab hingga ke perbatasan dengan Teluk Benggala.[23]
Kesultanan Bijapur dikuasai dan diperintah oleh Dinasti Adil Syahi yang didirikan oleh Yusuf Adil Syah.[2] Dinasti Adil Syahi memerintah Kesultanan Bijapur sejak tahun 1490 M hingga tahun 1686 M.[24] Selama masa tersebut, terdapat 9 sultan yang telah memerintah Kesultanan Bijapur. Nama-nama sultan beserta masa pemerintahannya sebagai berikut:[25]
Pada masa Yusuf Adil Syah, gelar yang digunakan untuk sultan adalah Adil khan. Istilah khan berasal dari bahasa Persia yang memiliki arti yaitu kedudukan yang lebih rendah dibandingkan syah. Dalam Dinasti Adil Syah yang berkuasa di Kesultanan Bijapur, penggunaan khan diartikan sebagai penanda keluarga kerajaan.[11] Yusuf Adil Syah menyelenggarakan pemerintahan di Kesultanan Bijapur dengan merekrut para pejabat ahli dari Persia, Turkestan dan Roma. Selain itu, Yusuf Adil Syah mendatangkan para seniman dari berbagai tempat ke Kesultanan Bijapur. Para pejabat dan seniman yang didatangkan ke Kesultanan Bijapur diberi jaminan kehidupan yang layak dan terhormat oleh Yusuf Adil Syah selama berada di Kesultanan Bijapur.[26] Para pakar dari Dinasti Safawiyah yang berkuasa di wilayah Iran dikirim ke wilayah Kesultanan Bijapur untuk menjadi pegawai sipil.[27] Kesultanan Bijapur sejak pendiriannya menggunakan bahasa Marathi sebagai bahasa resmi untuk administrasi pemerintahan lokal.[28]
Ismail Adil Syah merpakan anak laki-laki dari Sultan Yusuf Adil Syah. Ia menjadi Sultan Bijapur menggantikan ayahnya. Sama seperti ayahnya, ia masih menggunakan gelar khan dibandingkan menggunakan gelar syah.[11]
Ibrahim Adil Syah merupakan Sultan Bijapur yang pertama kali menggunakan gelar syah secara resmi. Ia menggantikan gelar khan yang telah digunakan sejak masa pemerintahan kakeknya yaitu Yusuf Adil Syah.[11]
Pada masa pemerintahan Ali Adil Syah I, Kesultanan mengalami perdamaian sekaligus kerja sama dengan Kesultanan Ahmednagar. Sultan Ali Adil Syah I menikahi Chand Bibi yang merupakan putri dari Husain Nizam Syah yang pernah menjabat sebagai sultan Ahmednagar. Chand Bibi juga merupakan adik dari Burhan Nizam Syah yang menjadi Sultan Ahmednagar setelah Husain Nizam Syah.[29] Sejak tahun 1580 hingga tahun 1590 M, Chand Bibi sebagai istri Sultan Ali Adil Syah I diberi jabatan di Kesultanan Bijapur sebagai Wali Kota Bijapur.[30] Chand Bibi berperan penting dalam menghentikan kekacauan politik dan suksesi di Kesultanan Bijapur setelah suaminya yaitu Sultan Ali Adil Syah I meninggal pada tahun 1580 M.[29]
Ketika Muhammad Adil Syah memerintah Kesultanan Bijapur, ia membagi wilayahnya menjadi 18 sarkar dan 281 pargana. Masa pemerintahan Sultan Muhammad Adil Syah merupakan masa keemasan bagi ekonomi Kesultanan Bijapur karena besarnya nilai pendapatan pajak yang dihasilkan dari pelabuhan.[31] Muhammad Adil Syah dikuburkan di Gol Gumbaz.[24]
Selama masa pemerintahan Sultan Ali Adil Syah II, kesusastraan Dekkan dan kesusastraan Persia mengalami perkembangan yang pesat. Sultan Ali Adil Syah II mengembangkan seni murni dan meningkatkan kemampuan dokumentasi sejarah di Kesultanan Bijapur.[32]
Penduduk di Kesultanan Bijapur berasal dari percampuran ras yang diakibatkan oleh pernikahan antara penduduk lokal dengan penduduk dari wilayah Iran. Bersamaan dengan pencampuran ras, kebudayaan yang berkembang di Kesultanan Bijapur juga merupakan hasil pencampuran kebudayaan.[27]
Sejak abad ke-17 Masehi, Kesultanan Bijapur menjadi sentra produksi beras dan sendawa di kawasan Dataran Tinggi Dekkan. Beras dan sendawa diperdagangkan di pesisir wilayah Kesultanan Bijapur sebagai barang ekspor melalui jalur perdagangan Imperium Portugal. Pengiriman beras dan sendawa terjadi di wilayah Imperium Portugal yang terdampak perang. Ekspor beras dan sendawa dari Kesultanan Bijapur mencapai jumlah terbanyak sejak tahun 1628 hingga tahun 1663 M. Tujuan ekspornya meliputi Muskat di Teluk Persia, Melaka Portugis, dan beberapa pelabuhan di India dan Sri Lanka.[33]
Pada tahun 1612 M, Dinasti Adil Syahi yang berkuasa di Kesultanan Bijapur memulai kerja sama dengan Britania Raya. Kesultanan Bijapur mengizinkan Britania Raya mendirikan tempat perdagangan di sejumlah pelabuhan milik Kesultanan Bijapur. Pembangunan tempat perdagangan meningkatkan perdagangan dan penjualan rempah-rempah dan tekstil di Kesultanan Bijapur. Sekitar tahun 1620 M, kapal-kapal Britania Raya berlabuh di pelabuhan-pelabuhan milik Kesultanan Bijapur dengan membawa barang impor dari Britania Raya. Di sisi lain, kapal-kapal Britania Raya mengangkut barang dagangan yang merupakan barang ekspor dari Kesultanan Bijapur. Pada tahun 1635 M., perdagangan Britania Raya di Dabhol mengalami peningkatan sehingga Kesultanan Bijapur mengizinkan Britania Raya mendirikan tempat perdagangan di Pelabuhan Dabhol pada bulan Agustus 1636 M.[34]
Pada tanggal 31 Desember 1636 M, utusan Belanda bernama Van Twist menemui Sultan Ibrahim Adil Syah di Kota Bijapur untuk memperoleh izin mendirikan tempat perdagangan di wilayah Kesultanan Bijapur. Van Twist memperoleh surat izin perdagangan dan hibah lahan di Vengurla sebagai tempat perdagangan bagi Belanda pada tahun 1637 M.[35] Kesultanan Bijapur juga mengizinkan Asosiasi Courteen yang dipimpin oleh William Courteen dari Inggris untuk mendirikan tempat perdagangan di Karwar, Rajapur dan Bhatkal pada tahun 1639 M.[34]
Pada Januari 1663, Belanda meminta izin kepada Sultan Bijapur untuk mendirikan tempat perdagangan di Karwar dan diizinkan. Utusan paling akhir yang memulai hubungan dagang dengan Kesultanan Bijapur adalah Prancis. Kesultanan Bijapur mengizinkan perusahan asal Prancis untuk mendirikan tempat perdagangan di Raybag dan menyediakan gudang penyimpanan barang dagangan setelah Belanda memperoleh izin untuk mendirikan tempat perdagangan di Karwar. Kerja sama perdagangan dengan Britania Raya, Belanda dan Prancis pada abad ke-17 M membuat Kesultanan Bijapur mampu mengurangi pengaruh perdagangan Imperium Portugal di wilayah kekuasaannya.[35]
Sejak tahun 1620 M, Kesultanan Bijapur telah memiliki beberapa tambang berlian dalam pengelolaan Sultan Ibrahim Adil Syah II. Lokasi tambang berlian di Kesultanan Bijapur berdekatan dengan Tambang Kollur milik Kesultanan Golkonda.[36]
Ekonomi Kesultanan Bijapur mencapai nilai tertingginya pada pertengahan abad ke-17 Masehi dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Adil Syah. Pada dasawarsa 1650-an, Kesultanan Bijapur memperoleh pendapatan dari pelabuhan-pelabuhan dengan nilai bervariasi antara ₹3.500, ₹5.000, ₹7.000, ₹10.000, dan ₹ 15.000 per tahun. Namun pendapatan tertinggi dihasilkan di Pelabuhan Kharepatan dengan nilai ₹7.224.000 per tahun. Selama dasawarsa 1650-an, Kesultanan Bijapur memperoleh sekitar ₹52 juta hanya dari pendapatan di pelabuhan-pelabuhannya.[37] Sementara itu, Kesultanan Bijapur memperoleh sebanyak ₹78.461.770 per tahun dari pajak yang diperoleh dari wilayah setingkat sarkar dan pargana selama masa pemerintahan Sultan Muhammad Adil Syah.[31]
Pada tahun 1656, Sultan Muhammad Adil Syah meninggal dan ekonomi Kesultanan Bijapur mulai mengalami keruntuhan. Pada tahun 1660 M., tempat perdagangan Britania Raya di Rajapur dijarah dan Rajapur ditaklukkan oleh Shivaji dari Maratha. Pada tahun 1672 M., seluruh perdagangan Kesultanan Bijapur di pesisir Konkan berakhir setelah Konkan dikuasai oleh Maratha yang dipimpin oleh Shivaji.[31]
Kekuatan militer di Kesultanan Bijapur didukung oleh pasukan yang disebut Maratha. Pasukan Maratha telah mengabdi kepada Dinasti Adil Syahi yang berkuasa di Kesultanan Bijapur sejak akhir abad ke-15 Masehi. Maratha membentuk pasukannya menjadi penunggang kuda yang ahli dalam pertarungan dan menghasilkan pencapaian dalam peperangan bagi Kesultanan Bijapur. Pengabdian Maratha akhirnya membuat anggotanya yang berprestasi memperoleh gelar bangsawan dan kepemilikan tanah di Kesultanan Bijapur sejak abad ke-17 Masehi.[38]
Pada tahun 1657 M, pendapatan tahunan Kesultanan Bijapur sebanyak 13 crore rupee digunakan untuk membiayai pasukan militer. Kesultanan Bijapur pada tahun 1657 M memiliki pasukan militer yang terdiri dari pasukan kavaleri sebanyak 80 ribu orang dan pasukan infanteri sebanyak 250 ribu orang. Selain itu, Kesultanan Bijapur memiliki sebanyak 100 artileri dan 530 gajah perang melalui pembelian menggunakan pendapatan tahunannya. Pasukan Kesultanan Bijapur pada tahun 1657 M dipimpin oleh para jenderal yang berasal dari keturunan penduduk dari wilayah Afghan, Abisinia dan orang Arab.[23]
Kesultanan Bijapur merupakan salah satu kerajaan di India yang menjadikan Islam sebagai agama kerajaan.[39][9] Sebagian besar anggota Dinasti Adil Syahi yang berkuasa di Kesultanan BIjapur merupakan penganut Syiah.[40] Yusuf Adil Syah sebagai pendiri Kesultanan Bijapur awalnya merupakan penganut Syiah tetapi beralih ke Sunni karena sebagian besar rakyatnya merupakan penganut Sunni dan menolak ajaran Syiah.[41] Namun Syiah dinyatakan sebagai aliran utama dalam agama Islam bagi para penguasa Kesultanan Bijapur.[42] Ketika Ali Adil Syah I memerintah sebagai Sultan Bijapur sejak tahun 1557 M, Dinasti Adil Syahi kembali menganut ajaran Syiah. Namun sebagian besar rakyat di Kesultanan Bijapur tetap menganut Sunni. Ajaran Syiah dianut oleh para penguasa Dinasti Adil Syahi hingga masa akhir pemerintahannya di Kesultanan Bijapur.[43]
Sejak masa pemerintahan Yusuf Adil Syah sebagai pendiri Kesultanan Bijapur, simbol-simbol agama Hindu telah berupaya dihilangkan dari Kesultanan Bijapur. Penghilangan simbol-simbol agama Hindu berkaitan dengan permusuhan antara Kesultanan Bijapur dengan Kemaharajaan Wijayanagara yang menjadikan agama Hindu sebagai agama kerajaannya. Upaya penghilangan simbol-simbol agama Hindu dilakukan oleh semua sultan yang berkuasa di Kesultanan Bijapur.[1]
Pada masa pemerintahan Ibrahim Adil Syah II (1580–1626 M), Kesultanan Bijapur memberikan toleransi agama kepada umat Kristiani. Ibrahim Adil Syah II memperbolehkan umat Kristiani membangun gereja di wilayah Kesultanan Bijapur serta memberikan lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan gereja. Selain itu, Ibrahim Adil Syah II mendirikan kota bernama Nauraspur sebagai pusat keagamaan dan kesusastraan.[26] Namun Ibrahim Adil Syah II tetap melakukan upaya penghilangan simbol-simbol agama Hindu di Kesultanan Bijapur sama seperti sultan-sultan pendahulunya.[1]
Kesultanan Bijapur mulai bermusuhan dengan Imperium Portugal sejak penaklukan Goa pada tahun 1510 M.[44] Setelah Imperium Portugal menguasai Goa dan menjadikannya sebagai salah satu pusat perdagangan, Kesultanan Bijapur mengganggap perdagangan Imperium Portugal membahayakan perdagangan Kesultanan Bijapur di kawasan Dataran Tinggi Dekkan.[33]
.png)
Pada tahun 1520, Kemaharajaan Wijayanagara menjalin kerja sama dengan Imperium Portugal untuk menaklukkan tiga wilayah milik Kesultanan Bijapur di dekat Goa yaitu Bardez, Salcete dan Ponda. Kemaharajaan Wijayanagara menyerang ketiga wilayah tersebut dan meminta pasukan Imperium Portugal untuk mempertahankannya setelah pasukan Kemaharajaan Wijayanagara mundur dan mengosongkan ketiga wilayah. Namun Imperium Portugal tidak mampu untuk mempertahankan ketiga wilayah itu dan Kesultanan Bijapur menguasainya kembali. Sejak itu, Kesultanan Bijapur menjadikan Kemaharajaan Wijayanagara sebagai salah satu musuhnya bersama dengan Imperium Portugal.[45]
Pada awal abad ke-16 Masehi, Kesultanan Bijapur mulai menghalangi upaya Imperium Portugal untuk menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan antara Laut Merah dan Samudra Hindia.[44] Sejak tahun 1547, Kesultanan Bijapur menjadi salah satu kerajaan Islam yang mulai menerima utusan dari Kesultanan Aceh yang sedang berperang dengan Imperium Portugal di kawasan Semenanjung Malaya.[39] Kesultanan Bijapur menjalin hubungan yang baik dengan Kesultanan Aceh sejak paruh kedua abad ke-16 M sekaligus dengan Kesultanan Golkonda yang juga berhubungan baik dengan Kesultanan Aceh.[46]
Setelah Kesultanan Aceh mengirimkan utusan ke Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1563 M untuk meminta bantuan dalam melawan Imperium Portugal di kawasan Asia Tenggara, Kerajaan Bijapur menjadi terlibat dalam kerja sama tersebut.[47] Pada tahun 1565 M, Kesultanan Bijapur bekerja sama dengan kerajaan Islam di India terutama dengan Kesultanan Golkonda untuk menghancurkan pusat pemerintahan Kemaharajaan Wijayanagara dan pada tahun 1570 M menyerang Goa Portugis. Sementara itu, Kesultanan Aceh yang dikirimi ahli senapan dan meriam dari Kesultanan Utsmaniyah dan disediakan sediakan senjata dan pasukan oleh Kesultanan Golkonda, mengadakan penyerangan ke Melaka Portugis.[48] Namun Goa tetap menjadi wilayah kekuasaan Imperium Portugal hingga 450 tahun sesudah penaklukannya dari Kesultanan Bijapur.[13]
Kesultanan Bijapur membentuk aliansi dengan Kesultanan Ahmednagar melalui pernikahan politik. Pernikahan terjadi antara Ali Adil Syah ketika menjabat sebagai Sultan Bijapur dan pasangannya dari Kesultanan Ahmednagar bernama Chand Bibi. Status Chand Bibi bagi Kesultanan Ahmednagar adalah adik dari Sultan Ahmednagar sekaligus putri dari Husain Nizham Syah yang merupakan Sultan Ahmednagar sebelum kakaknya menjadi sultan.[49]
Kesultanan Bijapur mulai mengalami penurunan dukungan dari rakyat sejak Ali Adil Syah memerintah sebagai Sultan Bijapur pada tahun 1557 M. Dukungan rakyat Kesultanan Bijapur terhadap penguasanya berkurang akibat penganutan kembali ajaran Syiah oleh Dinasti Adil Syahi sejak masa kekuasaan Sultan Ali Adil Syah. Ajaran Syiah ditentang oleh sebagian besar rakyat Kesultanan Bijapur yang menganut Sunni.[43]
Pada tahun 1646 M, Shivaji mengambil alih Benteng Torna yang membuat kekacauan parah dalam pemerintahan Kesultanan Bijapur.[50] Shivaji adalah pemimpin pasukan Maratha yang mengupayakan pendirian Kekaisaran Maratha dengan mengambil alih wilayah Kesultanan Bijapur dan Kekaisaran Mughal di Dataran Tinggi Dekkan.[51] Di Benteng Torna, Shivaji menyatukan kekuatan politik dan kekuatan militernya untuk membangun benteng baru di Rajgarh dan mengendalikan kekuasaan atas wilayah Kesultanan Bijapur di Baramati, Indapur dan Kalyan.[50]
Pada tahun 1657 M, pasukan Kekaisaran Mughal yang dipimpin oleh Aurangzeb menaklukkan Kalyan dan Bidar yang merupakan wilayah Kesultanan Bijapur.[52] Pada tahun 1659 M, Maratha yang dipimpin oleh Shivaji mulai menyerang Kesultanan Bijapur.[53] Setelah menguasai beberapa wilayah Kesultanan Bijapur, Shivaji sebagai pendiri Kekaisaran Maratha memilih untuk mengadakan negosiasi dengan Kesultanan Bijapur dan mengakhiri perang dengan Kesultanan Bijapur.[54]
Kesultanan Bijapur bersekutu dengan Kesultanan Golkonda dan Kemaharajaan Maratha sejak tahun 1663. Persekutuan antara ketiga kerajaan terjalin karena Aurangzeb selaku Kaisar Mughal menargetkan kerajaan-kerajaan di Dataran Tinggi Dekkan untuk ditaklukkan sepenuhnya. Kesultanan Bijapur, Kesultanan Golkonda dan Kemaharajaan Maratha bersekutu untuk mencegah penaklukan yang diadakan oleh Kekaisaran Mughal.[55] Kekaisaran Mughal berusaha menaklukkan wilayah Kesultanan Bijapur pada tahun 1666 hingga 1667 M. Kekaisaran Mughal menargetkan Parenda dan Solapur tetapi penaklukannya mengalami kegagalan.[52]
Setelah kematian Sultan Ali Adil Syah II pada tanggal 24 November 1672, anaknya yang baru berusia empat tahun yaitu Sikandar Adil Syah diangkat menjadi Sultan Bijapur. Akibat usianya yang masih sangat muda, para bangsawan Kesultanan Bijapur membentuk faksi yang melibatkan pejabat dengan jabatan bupati, gubernur provinsi hingga menteri. Pembentukan faksi mengakibatkan terjadinya perang saudara di Kesultanan Bijapur. Aurangzeb selaku Kaisar Mughal memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyerang Kekaisaran Bijapur dalam skala militer yang besar.[32] Pada tahun 1676, Bahadur Khan selaku Wizurai Kekaisaran Mughal berhasil menguasai Naldburg dan Gulbarga dengan memanfaatkan sentimen terhadap faksi anti-Afghan dalam Pengadilan Kesultanan Bijapur.[56]
Selama tahun 1679 hingga tahun 1680 M, pasukan Kekaisaran Mughal yang dipimpin oleh Dilir Khan berusaha menaklukkan Kesultanan Bijapur sepenuhnya tetapi mengalami kegagalan. Pada bulan April 1685 M, Kaisar Aurangzeb mengirim pasukan skala besar untuk menaklukkan Kesultanan Bijapur. Pasukan Kekaisaran Mughal dipimpin oleh Pangeran Muhammad Azam selama 15 bulan. Pada bulan Juli 1686 M, Kaisar Aurangzeb mengambil alih kepemimpinan penaklukan atas Kesultanan Bijapur. Sikandar Adil Syah selaku Sultan Bijapur yang memimpin perlawanan terhadap Kekaisaran Mughal tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur pasukan sehingga mengakibatkan pasukan Kesultanan Bijapur kehilangan semangat untuk bertempur. Akibatnya, Sikandar Adil Syah selaku Sultan Bijapur memilih untuk menyerah pada bulan September 1686 M.[56] Kesultanan Bijapur akhirnya ditaklukkan sepenuhnya oleh Kekaisaran Mughal pada tanggal 12 September 1686 M.[32] Di antara kesultanan-kesultanan Dekkan, Kesultanan Bijapur menjadi salah satu dari dua kesultanan yang terakhir runtuh selain Kesultanan Golkonda.[57]
