Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial adalah kementerian tingkat kabinet dari pemerintah Jepang. Kementerian ini umumnya dikenal sebagai Kōrō-shō di Jepang. Kementerian ini menyediakan layanan kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| 厚生労働省 Kōsei-rōdō-shō | |
 | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 2001 (2001) |
| Nomenklatur sebelumnya |
|
| Wilayah hukum |  Jepang |
| Kantor pusat | 1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8916 Jepang |
| Menteri |
|
| Lembaga induk | Pemerintah Jepang |
| Situs web | http://www.mhlw.go.jp |
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (厚生労働省code: ja is deprecated , Kōsei-rōdō-shō) adalah kementerian tingkat kabinet dari pemerintah Jepang. Kementerian ini umumnya dikenal sebagai Kōrō-shō (厚労省code: ja is deprecated ) di Jepang. Kementerian ini menyediakan layanan kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan.
Kementerian ini dibentuk dengan menggabungkan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau Kōsei-shō (厚生省code: ja is deprecated ) dan Kementerian Tenaga Kerja atau Rōdō-shō (労働省code: ja is deprecated ).
Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial adalah anggota Kabinet dan dipilih oleh Perdana Menteri, biasanya dari anggota Diet.
Kementerian ini terdiri atas bagian-bagian berikut per 2019:[1]
Setelah kecelakaan bus yang fatal pada 29 April 2012, ketika sebuah bus yang menuju Disneyland Tokyo terjatuh di Prefektur Gunma menewaskan tujuh orang dan melukai 39 orang lainnya,[2] kementerian tersebut meluncurkan penyelidikan terhadap perusahaan bus jalan raya. Investigasi dilakukan pada total 339 perusahaan. Ditemukan bahwa 95,6% (324 perusahaan) melanggar Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan Undang-undang Keselamatan Industri dan Kesehatan. 219 perusahaan (64,6%) melanggar hukum dengan membuat pengemudi mereka bekerja di belakang kemudi lebih dari waktu maksimum yang ditetapkan yaitu delapan jam sehari dan 40 jam seminggu, atau lebih lama dari waktu yang disepakati dengan serikat buruh. Investigasi tersebut juga menemukan 37 perusahaan, (10,9%), tidak memberikan "setidaknya satu hari libur dalam seminggu", yang diwajibkan undang-undang kepada pemberi kerja untuk pengemudi mereka. Selain itu, ditemukan bahwa 260 perusahaan (76,6%) tidak mematuhi standar yang bersangkutan dengan jam kerja pengemudi bus, yang melarang mereka bekerja lebih dari 16 jam sehari dengan menggabungkan waktu kantor dan mengemudi. Kementerian tersebut mengatakan pihaknya mengambil "tindakan korektif" dengan mereka yang melanggar hukum.[3]
Pegawai kementerian dan kritikus vokal Moriyo Kimura menyatakan bahwa petugas medis kementerian tersebut (ikei gikan) merupakan "orang yang korup dan mementingkan diri sendiri." Kimura mengatakan, para petugas yang berjumlah 250 orang memiliki sedikit pengalaman dan tidak melihat pasien atau praktik kedokteran setelah dipekerjakan oleh kementerian. Jadi, kata Kimura, kebijakan kesehatan masyarakat Jepang tertinggal dari negara-negara maju lainnya, selama "puluhan tahun".[4]
Terdapat pandangan bahwa ada kekurangan yang cukup besar dalam kebijakan kesejahteraan masyarakat Jepang karena keterbatasan praktis dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan yang mengkhususkan diri dalam fungsi ketenagakerjaan dan tenaga kerja daripada kesehatan dan kesejahteraan. Di beberapa negara lain, kementerian yang berspesialisasi dalam ketenagakerjaan dan tenaga kerja dan kementerian yang berspesialisasi dalam kesehatan dan kesejahteraan sepenuhnya dipisahkan dalam formasi fungsional, sehingga tanggapan dapat relatif cepat dalam kasus krisis kesehatan, tetapi di Jepang, ada keterbatasan bahwa respon dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan relatif lambat.
