Keamanan kolektif adalah perjanjian keamanan politik, regional, atau global yang setiap penandatangannya mengakui bahwa keamanan satu pihak adalah kepentingan semua pihak. Semua negara penandatangan berjanji akan memberi respon bersama terhadap ancaman dan pelanggaran perdamaian. Keamanan kolektif lebih ambisius daripada sistem keamanan aliansi atau pertahanan kolektif karena mencakup semua negara di suatu kawasan dan menanggapi berbagai potensi ancaman. Meski keamanan kolektif memiliki sejarah yang panjang, pelaksanaannya masih bermasalah. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi agar keamanan kolektif bisa terlaksana dengan baik.
Keamanan kolektif adalah perjanjian keamanan politik, regional, atau global yang setiap penandatangannya mengakui bahwa keamanan satu pihak adalah kepentingan semua pihak. Semua negara penandatangan berjanji akan memberi respon bersama terhadap ancaman dan pelanggaran perdamaian. Keamanan kolektif lebih ambisius daripada sistem keamanan aliansi atau pertahanan kolektif karena mencakup semua negara di suatu kawasan dan menanggapi berbagai potensi ancaman. Meski keamanan kolektif memiliki sejarah yang panjang, pelaksanaannya masih bermasalah. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi agar keamanan kolektif bisa terlaksana dengan baik.
Asumsi dasar
Organski (1960) menjabarkan lima asumsi dasar terkait teori keamanan kolektif:[1]
Dalam konflik bersenjata, negara-bangsa anggota akan menyepakati negara mana yang tergolong musuh (agresor).
Semua negara-bangsa anggota sama-sama berusaha membendung dan mencegah agresi di manapun sumber atau asalnya.
Semua negara-bangsa anggota memiliki kebebasan bertindak yang sama dan kemampuan untuk bergabung dalam aksi melawan musuh.
Gabungan kekuasaan anggota aliansi keamanan kolektif cukup untuk mengalahkan kekuasaan musuh.
Karena muncul ancaman kolektif dari negara-negara anggota koalisi keamanan kolektif, negara musuh akan mengubah kebijakannya; jika tidak, negara tersebut akan dikalahkan.
Syarat
Morgenthau (1948) menyatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar keamanan kolektif berhasil mencegah perang:
Sistem keamanan kolektif harus mampu mengerahkan pasukan militer yang lebih besar daripada pasukan militer musuh sehingga musuh enggan berusaha mengubah tatanan dunia yang dipertahankan sistem keamanan kolektif.
Negara-negara tersebut, yang kekuatan gabungannya dapat dijadikan deterensi (pencegah) sesuai syarat pertama, harus memiliki keyakinan yang sama mengenai keamanan tatanan dunia yang hendak dipertahankan.
Semua negara harus meninggalkan perselisihan kepentingannya demi kemaslahatan bersama, yaitu pertahanan seluruh negara anggota.
Bourquin, Maurice (1936). Collective Security, A record of the Seventh and Eighth International Studies Conference. Paris: International Institute.
Claude Jr., Inis L. (2006). Collective Security as an Approach to Peace in: Classic Readings and Contemporary Debates in International Relations ed. Donald M. Goldstein, Phil Williams, & Jay M. Shafritz. Belmont CA: Thomson Wadsworth. hlm.289–302.
Ghosh, Peu (2009). International Relations (Edisi Eastern Economy Edition). New Delhi: PHI Learning Private Ltd. hlm.389. ISBN978-81-203-3875-3. Diakses tanggal 15 October 2010.
Lowe, Vaughan, Adam Roberts, Jennifer Welsh and Dominik Zaum, The United Nations Security Council and War: The Evolution of Thought and Practice since 1945 Oxford: Oxford University Press, 2010, paperback, 794 pp.ISBN 978-0-19-958330-0.
Organski, A.F.K. (1958). World Politics. Borzoi books on International Politics (Edisi 1). New York: Alfred A. Knopf. hlm.461. Diakses tanggal 15 October 2010.
Roberts, Adam and Dominik Zaum, Selective Security: War and the United Nations Security Council since 1945 (Adelphi Paper no. 395 of International Institute for Strategic Studies, London), Abingdon: Routledge, 2008, 93 pp.ISBN 978-0-415-47472-6.
