Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Majene adalah salah satu kawasan konservasi perairan daerah yang ada di Sulawesi Barat, Indonesia. Dalam pembagian administratif Indonesia, KKPD Kabupaten Majene berada dalam wilayah administratif Kabupaten Majene. Dasar hukum penetapannya adalah Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 880 /HK/KEP-BUP/III/2012. Luas kawasan KKPD Kabupaten Majene adalah 49.000 Hektare. KKPD Kabupaten Majene merupakan kawasan konservasi dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Spesies ikan yang hidup di KKPD Kabupaten Majene adalah ikan napoleon, ikan terbang dan penyu. Pengelolaan KKPD Kabupaten Majene dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene. KKPD Kabupaten Majene mempunyai beberapa masalah lingkungan yaitu abrasi pantai akibat penebangan kayu di hutan bakau, penggunaan pantai untuk tujuan komersial, pertambangan terumbu karang untuk bahan bangunan, pembuatan tambak untuk budi daya udang dan bandeng serta pemukiman penduduk yang tidak teratur. Selain itu, ada kegiatan industri, reklamasi, dan pelabuhan yang pengelolaannya tidak teratur. Pengendalian masalah lingkungan di KKPD Kabupaten Majene dilakukan dengan sosialisasi ramah lingkungan ke masyarakat, dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Majene (KKPD Kabupaten Majene) adalah salah satu kawasan konservasi perairan daerah yang ada di Sulawesi Barat, Indonesia. Dalam pembagian administratif Indonesia, KKPD Kabupaten Majene berada dalam wilayah administratif Kabupaten Majene. Dasar hukum penetapannya adalah Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 880 /HK/KEP-BUP/III/2012. Luas kawasan KKPD Kabupaten Majene adalah 49.000 Hektare. KKPD Kabupaten Majene merupakan kawasan konservasi dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam.[1] Spesies ikan yang hidup di KKPD Kabupaten Majene adalah ikan napoleon, ikan terbang dan penyu. Pengelolaan KKPD Kabupaten Majene dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene. KKPD Kabupaten Majene mempunyai beberapa masalah lingkungan yaitu abrasi pantai akibat penebangan kayu di hutan bakau, penggunaan pantai untuk tujuan komersial, pertambangan terumbu karang untuk bahan bangunan, pembuatan tambak untuk budi daya udang dan bandeng serta pemukiman penduduk yang tidak teratur. Selain itu, ada kegiatan industri, reklamasi, dan pelabuhan yang pengelolaannya tidak teratur. Pengendalian masalah lingkungan di KKPD Kabupaten Majene dilakukan dengan sosialisasi ramah lingkungan ke masyarakat, dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas.[2]
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
