Himpunan Kebangkitan Rakyat 2013 adalah sebuah unjuk rasa yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 Januari 2013. Unjuk rasa ini digelar oleh berbagai organisasi non-pemerintah di Malaysia dan partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat, menentang kebijakan pemerintah Najib Razak yang dianggap tidak adil dan mengeluarkan beberapa keputusan yang telah memengaruhi rakyat Malaysia. Tempat utama yang dipilih untuk unjuk rasa ini adalah Stadion Merdeka di pusat kota Kuala Lumpur, tempat dideklarasikannya kemerdekaan negara itu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Himpunan Kebangkitan Rakyat 2013 (bahasa Inggris: People’s Uprising Rally, 2013code: en is deprecated ) adalah sebuah unjuk rasa yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 12 Januari 2013. Unjuk rasa ini digelar oleh berbagai organisasi non-pemerintah di Malaysia dan partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat, menentang kebijakan pemerintah Najib Razak yang dianggap tidak adil dan mengeluarkan beberapa keputusan yang telah memengaruhi rakyat Malaysia. Tempat utama yang dipilih untuk unjuk rasa ini adalah Stadion Merdeka di pusat kota Kuala Lumpur, tempat dideklarasikannya kemerdekaan negara itu.
Menurut aktivis sosial Hishamuddin Rais, protes terhadap pemerintah tergolong banyak dan beragam,[1] antaranya:
Lembaga pengawas pemilihan umum kelompok Bersih yang menyelenggarakan sejumlah unjuk rasa menyerukan reformasi pemilu di Malaysia yaitu unjuk rasa dalam aksi unjuk rasa Bersih pada tahun 2011 dan 2012 telah menunjukkan bahwa ia tidak di antara penyelenggara unjuk rasa terbaru tetapi mengatakan bahwa banyak anggota mereka yang akan menghadiri unjuk rasa tersebut dengan kemauan mereka sendiri.
Polisi Diraja Malaysia telah menyarankan penyelenggara untuk menyelenggarakan rapat umum di Stadion Nasional Bukit Jalil, bukan di Stadion Merdeka.[2] Dalam mengantisipasi protes, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menutup Dataran Merdeka untuk mencegah demonstran untuk berkumpul di lokasi itu.[3] Pemerintah juga telah melarang pegawai negeri sipil untuk menghadiri protes tersebut.[4] Berbagai perguruan tinggi negeri di Malaysia telah meminta pemerintah melarang mahasiswa dan dosen untuk tidak menghadiri unjuk rasa tersebut.[5][6] Media massa yang dikontrol pemerintah juga telah meliput aksi tersebut secara signifikan.[7]
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia dan Badan Pengacara Malaysia mengirim pemerhati ke perhimpunan ini.[8]
