Direktorat Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana utama Korbinmas Baharkam Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kakorbinmas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Direktorat Pembinaan Penertiban Masyarakat | |
|---|---|
 Lambang Korbinmas | |
| Singkatan | Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri |
| Struktur yurisdiksi | |
| Lembaga nasional | Indonesia |
| Wilayah hukum | Indonesia |
| Lembaga pemerintah |  Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| Pejabat eksekutif |
|
| Lembaga induk | |
Direktorat Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana utama Korbinmas Baharkam Polri yang berkedudukan langsung di bawah Kakorbinmas.
Ditbintibmas dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi yang saat ini dijabat oleh Brigjen. Pol. Muhammad Rudy Syarifudin, S.I.K., S.H..
Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri terdiri dari:
Berikut adalah beberapa perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Dirbintibmas:
| No. | Direktur | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Brigjen. Pol. Drs. Sutarno |
||||
| Brigjen. Pol. Drs. Edi Setio Budi Santoso |
||||
| Brigjen. Pol. Drs. Tajuddin, M.H. |
||||
| Brigjen. Pol. Drs. Muhammad Agus Pranoto, M.H. |
||||
| Brigjen. Pol. Muhammad Rudy Syarifudin, S.I.K., S.H. |
||||
Dalam kajian kebijakan publik dan keamanan, model pembinaan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa), yang mencakup entitas seperti Satpam dan Siskamling, merefleksikan arsitektur kelembagaan Polri sebagai entitas sentral dalam menciptakan eksternalitas keamanan positif melalui kemitraan strategis. [2]Secara fungsional, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polri berfungsi sebagai unit pembina utama, dengan wewenang yang terdesentralisasi secara struktural melalui jenjang kepolisian, dari Markas Besar Polri hingga Ditbinmas Polda dan Satbinmas Polres. Desain hierarkis ini memungkinkan alur instruksi dan pengawasan yang efisien, memastikan bahwa upaya peningkatan kapital manusia di sektor pengamanan non-negara terstandardisasi. Dengan membina dan mengarahkan kelompok-kelompok ini, Polri secara efektif memperluas jangkauan operasionalnya dan meningkatkan kapabilitas kolektif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, yang pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi alokasi sumber daya keamanan negara secara keseluruhan.[3]
| Artikel bertopik Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
