State Security Council of Turkmenistan adalah lembaga tertinggi dalam bidang kebijakan pertahanan dan keamanan nasional di Turkmenistan. Dewan ini terdiri dari Presiden sebagai ketua dan sejumlah pejabat militer serta aparat keamanan senior, dan memiliki fungsi utama sebagai badan pengambil keputusan dalam urusan pertahanan, keamanan dalam negeri, serta koordinasi antara angkatan bersenjata dan lembaga penegak hukum.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşi | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 1995 (bersamaan dengan Undang-Undang Pertahanan) [1] |
| Wilayah hukum | Turkmenistan |
| Kantor pusat | Ashgabat, Turkmenistan |
| Pejabat eksekutif |
|
State Security Council of Turkmenistan (Turkm. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşi) adalah lembaga tertinggi dalam bidang kebijakan pertahanan dan keamanan nasional di Turkmenistan.[1] Dewan ini terdiri dari Presiden sebagai ketua dan sejumlah pejabat militer serta aparat keamanan senior, dan memiliki fungsi utama sebagai badan pengambil keputusan dalam urusan pertahanan, keamanan dalam negeri, serta koordinasi antara angkatan bersenjata dan lembaga penegak hukum.[2]
Dewan Keamanan dibentuk bersamaan atau setelah pengesahan Undang-Undang Pertahanan tahun 1995 yang menetapkan kerangka untuk pertahanan negara, dengan Presiden sebagai komandan tertinggi.[3] Pada akhir 2002 dan awal 2003, perubahan konstitusi menegaskan peran lembaga ini dalam konsultasi legislatif dan keamanan nasional, termasuk kemampuan mengadakan sesi parlemen jika Presiden atau pemimpin dewan rakyat tidak mampu.[2]
Dewan ini diketuai oleh Presiden Turkmenistan sebagai Ketua dan menyertakan sebagai anggota antara lain: Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keamanan Nasional, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Layanan Perbatasan, dan pejabat lainnya dari lembaga keamanan dan militer.[4] Sekretaris Dewan sejak April 2022 dilaporkan adalah pejabat militer senior (mis. Menteri Pertahanan pada saat itu).[5]
Menurut laporan resmi dan media negara, tugas Dewan meliputi:
Portal resmi melaporkan beberapa sidang dan sesi kerja Dewan yang membahas pencapaian angkatan bersenjata, prioritas keamanan, dan program nasional terkait keamanan serta tata kelola (mis. sesi-sesi pada 2023–2024 yang dipublikasikan di portal pemerintah).[6]
Beberapa perubahan konstitusi yang memperkuat posisi Dewan Keamanan telah mendapat sorotan dari pengamat internasional, yang menilai bahwa hal itu memperkuat kontrol eksekutif atas sistem keamanan dan legislasi negara.[2] Kritik juga diarahkan bahwa Dewan ini berfungsi dalam kerangka negara satu partai dan proses pengambilan keputusan sangat tertutup bagi pengawasan publik.
