Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

BerandaWikiDeputi Bidang Infrastruktur
Artikel Wikipedia

Deputi Bidang Infrastruktur

Deputi Bidang Infrastruktur adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wikipedia article
Diperbarui 4 April 2026

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Deputi Bidang Infrastruktur
Deputi Bidang Infrastruktur
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025[1]
Susunan organisasi
DeputiAbdul Malik Sadat Idris, S.T., M.Eng.[2]
Situs web
www.bappenas.go.id/id

Deputi Bidang Infrastruktur adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.[1]

Tugas

Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur.[2]

Fungsi

  1. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur;
  2. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
  3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
  4. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang infrastruktur;
  5. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan di bidang infrastruktur;
  6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
  7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur;
  8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktu

Susunan organisasi

Susunan organisasi Deputi Bidang Infrastruktur terdiri atas:

  • Deputi
  • Sekretariat Deputi;
  • Direktorat
    • Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur;
    • Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik;
    • Direktorat Sumber Daya Air;
    • Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman; dan
    • Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa.

Perubahan nomenklatur

  • Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana (2001–2007)
  • Deputi Bidang Sarana dan Prasarana (2007–2025)[3][4][5][6]
  • Deputi Bidang Infrastruktur (2025–)[1]

Referensi

  1. 1 2 3 "Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 24 Maret 2025. Diakses tanggal 4 April 2026.
  2. 1 2 "Kementerian PPN/Bappenas :: Struktur Organisasi". www.bappenas.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-04-04.
  3. ↑ "Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 005/MenPPN/10/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas" (PDF). Biro Hukum Bappenas. 23 Oktober 2007. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 24 Juni 2016. Diakses tanggal 24 Juni 2016.
  4. ↑ "Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 5 September 2012. Diakses tanggal 4 April 2026.
  5. ↑ "Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 15 April 2016. Diakses tanggal 4 April 2026.
  6. ↑ "Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2019. Diakses tanggal 4 April 2026.

Pranala luar

  • (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas
  • l
  • b
  • s
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
Menteri/ Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy
Wakil Menteri/ Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard
Unsur pembantu pemimpin
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
Unsur pelaksana
  • Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
  • Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
  • Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
  • Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
  • Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
  • Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
  • Deputi Bidang Infrastruktur
  • Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
  • Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
Unsur pengawas
Inspektorat Utama

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Tugas
  2. Fungsi
  3. Susunan organisasi
  4. Perubahan nomenklatur
  5. Referensi
  6. Pranala luar

Artikel Terkait

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Investasi. Selanjutnya sejak 2024, bidang deputi ini dipecah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, serta

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Lembaga pemerintah nonkementerian di bidang riset dan teknologi

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026