Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Gambaran umum
Dibentuk	23 Oktober 2007
Dasar hukum	Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025
Susunan organisasi
Deputi	-
Kantor pusat
Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat
Situs web
http://www.bappenas.go.id/

Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Deputi ini mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan.^[1]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
2. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional,kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan #kerja sama internasional perencanaan pembangunanbnasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
4. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
5. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
9. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas:

• Deputi
• Sekretariat Deputi;
• Direktorat
  • Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi;
  • Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
  • Direktorat Pertahanan dan Keamanan;
  • Direktorat Hubungan Luar Negeri; dan
  • Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan.

Perubahan nomenklatur

• Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (2007–2025)^[2][3][4][5]
• Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan (2025–)^[6]

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas