Presiden Suriah adalah kepala negara Republik Arab Suriah. Presiden memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, memimpin angkatan bersenjata, serta menetapkan kebijakan luar negeri dan domestik. Jabatan ini diatur dalam konstitusi Suriah dan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan negara tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
 | Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
.svg)
Presiden Suriah adalah kepala negara Republik Arab Suriah. Presiden memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, memimpin angkatan bersenjata, serta menetapkan kebijakan luar negeri dan domestik. Jabatan ini diatur dalam konstitusi Suriah dan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan negara tersebut.
Jabatan presiden Suriah pertama kali dibentuk pada tahun 1936, setelah Suriah memperoleh otonomi dari Prancis di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Namun, status otonomi tersebut tidak sepenuhnya memberikan kebebasan politik, sehingga peran presiden terbatas. Setelah kemerdekaan penuh pada 17 April 1946, presiden menjadi simbol kedaulatan nasional.
Selama sejarahnya, jabatan ini mengalami berbagai perubahan akibat kudeta militer, konflik politik, dan reformasi konstitusi. Sistem pemerintahan Suriah telah berubah dari parlementer menjadi presidensial, terutama setelah Partai Ba'ath mengambil alih kekuasaan pada 1963.
Menurut konstitusi Suriah, presiden memiliki berbagai wewenang, termasuk:
Berdasarkan konstitusi, seorang calon presiden Suriah harus memenuhi beberapa syarat:
Berdasarkan Konstitusi Interim Suriah 2025 Presiden Suriah harus muslim.
Konstitusi Suriah yang diadopsi pada 2012 menetapkan masa jabatan presiden selama tujuh tahun dan dapat diperpanjang satu kali melalui pemilihan umum. Sebelumnya, masa jabatan presiden bersifat tidak terbatas.
Bashar al-Assad menjadi presiden sejak tahun 2000, menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad. Masa kepemimpinannya ditandai oleh reformasi terbatas di awal pemerintahannya, tetapi kemudian diwarnai oleh konflik internal yang dimulai pada 2011, yang dikenal sebagai Perang Saudara Suriah.
Jabatan presiden di Suriah sering mendapat kritik karena dianggap terlalu kuat. Pemilu presiden dianggap tidak demokratis oleh banyak pihak, karena sering didominasi oleh Partai Ba'ath dan sekutunya. Selain itu, kebijakan represif terhadap oposisi politik juga menjadi sorotan internasional.
Presiden Suriah menggunakan Istana Rakyat di Damaskus sebagai kediaman resmi. Lambang negara dan bendera Suriah sering digunakan dalam acara resmi kepresidenan.
Berikut daftar nama-nama Presiden Suriah:
4. Hashim al-Atassi: 21 Desember 1936–7 Juli 1939
5. Bahij al-Khatib: 10 Juli 1939–16 September 1941
6. Taj al-Din al-Hasani: 16 September 1941–17 Januari 1943
7. Ata Bey al-Ayyubi (Kepala Negara): 25 Maret–17 Agustus 1943
8. Shukri al-Kuwatli: 17 Agustus 1943–24 Oktober 1945
(8). Shukri al-Kuwatli: 24 Oktober 1945–30 Maret 1949
9. Husni al-Za'im: 30 Maret–14 Agustus 1949
10. Sami al-Hinnawi: 14–15 Augustus 1949
(4). Hashim al-Atassi (Kepala Negara): 15 Agustus 1949–2 Desember 1951
11. Fawzi Selu (Kepala Negara): 3 Desember 1951–11 Juli 1953
12. Adib Shishakli: 11 Juli 1953–25 Februari 1954
(4). Hashim al-Atassi: 28 Februari 1954–6 September 1955
(8). Shukri al-Kuwatli: 6 September 1955–22 Februari 1958
13. Gamal Abdel Nasser 22 Februari 1958–29 September 1961
14. Nazim al-Kudsi: 14 Desember 1961–8 Maret 1963
15. Lu'ay al-Atassi (Ketua Dewan Komando Revolusioner Nasional): 9 Maret–27 Juli 1963
16. Amin al-Hafiz (Ketua Dewan Presidensial): 27 Juli 1963–23 Februari 1966
17. Nureddin al-Atassi (Kepala Negara): 25 Februari 1966–18 November 1970
18. Hafez al-Assad: 22 Februari 1971–10 Juni 2000
19. Bashar al-Assad: 17 Juli 2000–8 Desember 2024
20. Ahmed al-Sharaa: 29 Januari 2025-sekarang[a]
 | Artikel bertopik daftar ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
