Indeks Persepsi Korupsi

Semenjak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis.

Survei tahun 2003 mencakup 133 negara. Hasilnya menunjukan tujuh dari setiap sepuluh negara (dan sembilan dari setiap sepuluh negara berkembang) memiliki indeks 5 poin dari 10. Pada 2006 survei mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat 130 dari 163 negara tersebut dengan nilai indeks 2,4. Pada 2007 survei mencakup 180 negara. Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2010 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0.^[1]

Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subjektif. Karena korupsi selalu bersifat tersembunyi, maka mustahil untuk mengukur secara langsung, sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingkat korupsi. Contohnya adalah dengan mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari "Apakah Anda percaya pada pemerintah?" atau "Apakah korupsi masalah besar di negara Anda?". Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap sah sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum: sumbangan politis sah di satu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah lain; sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu negara bisa dianggap sebagai penyogokan di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi (anggapan) publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi.

Negara-negara terbersih dan terkorup di dunia

IPK 2021, yang diterbitkan pada Januari 2022, saat ini memeringkat 180 negara "dalam skala dari 100 (sangat bersih) hingga 0 (sangat korup)" berdasarkan situasi antara Mei 2020 dan Mei 2021.^[2] Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia dianggap sebagai negara yang paling tidak korup di dunia, secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara transparansi keuangan internasional, berturut-turut memiliki skor 88 dan 85 dari 100, sementara negara yang paling korup di dunia adalah Somalia, Suriah, and Sudan Selatan, berturut-turut memiliki skor 13 dan 11 dari 100 pada tahun 2021.^[3]

Peringkat

2020-2025

Tabel Indeks Persepsi Korupsi:

Peringkat	Negara atau wilayah	Skor 2021[3]	Skor 2020[4]	Skor 2019[5]
1	Denmark	88	88	87
2	Finlandia	88	85	86
3	Selandia Baru	88	88	87
4	Norwegia	85	84	84
5	Singapura	85	85	85
6	Swedia	85	85	85
7	Swiss	84	85	85
8	Belanda	82	82	82
9	Luksemburg	81	80	80
10	Jerman	80	80	80
11	Britania Raya	78	77	77
12	Hong Kong	76	77	76
13	Austria	74	76	77
14	Estonia	74	75	74
15	Irlandia	74	72	74
16	Islandia	74	75	78
17	Kanada	74	77	77
18	Australia	73	77	77
19	Belgia	73	76	75
20	Jepang	73	74	73
21	Uruguay	73	71	71
22	Prancis	71	69	69
23	Seychelles	70	66	66
24	Uni Emirat Arab	69	71	71
25	Bhutan	68	68	68
26	Taiwan	68	65	65
27	Chili	67	67	67
28	Amerika Serikat	67	67	69
29	Barbados	65	64	62
30	Bahama	64	63	64
31	Qatar	63	63	62
32	Korea Selatan	62	61	59
33	Portugal	62	61	62
34	Lituania	61	60	60
35	Spanyol	61	62	62
36	Brunei	60	60	60
37	Israel	59	60	60
38	Latvia	59	57	56
39	Saint Vincent dan Grenadine	59	59	59
40	Kosta Rika	58	57	56
41	Tanjung Verde	58	58	58
42	Slovenia	57	60	60
43	Italia	56	53	53
44	Polandia	56	56	58
45	Saint Lucia	56	56	55
46	Botswana	55	60	61
47	Dominika	55	55	55
48	Georgia	55	56	56
49	Ceko	54	54	56
50	Malta	54	53	54
51	Mauritius	54	53	52
52	Arab Saudi	53	53	53
53	Grenada	53	53	53
54	Rwanda	53	54	53
55	Siprus	53	57	58
56	Oman	52	54	52
57	Slowakia	52	49	50
58	Armenia	49	49	42
59	Namibia	49	51	52
60	Yordania	49	49	48
61	Yunani	49	50	48
62	Malaysia	48	51	53
63	Kroasia	47	47	47
64	Kuba	46	47	48
65	Montenegro	46	45	45
66	Rumania	45	44	44
67	Sao Tome dan Principe	45	47	46
68	Tiongkok	45	42	41
69	Vanuatu	45	43	46
70	Afrika Selatan	44	44	44
71	Jamaika	44	44	43
72	Tunisia	44	44	43
73	Ghana	43	43	41
74	Hungaria	43	44	44
75	Kepulauan Solomon	43	42	42
76	Kuwait	43	42	40
77	Senegal	43	45	45
78	Bahrain	42	42	42
79	Benin	42	41	41
80	Bulgaria	42	44	43
81	Burkina Faso	42	40	40
82	Belarus	41	47	45
83	Timor Leste	41	40	38
84	Trinidad dan Tobago	41	40	40
85	India	40	40	41
86	Maladewa	40	43	29
87	Etiopia	39	38	37
88	Guyana	39	41	40
89	Kolombia	39	39	37
90	Kosovo	39	36	36
91	Makedonia Utara	39	35	35
92	Maroko	39	40	41
93	Suriname	39	38	44
94	Tanzania	39	38	37
95	Vietnam	39	36	37
96	Argentina	38	42	45
97	Brasil	38	38	35
98	Indonesia	38	37	40
99	Lesotho	38	41	40
100	Serbia	38	38	39
101	Turki	38	40	39
102	Gambia	37	37	37
103	Kazakhstan	37	38	34
104	Sri Lanka	37	38	38
105	Ekuador	36	39	38
106	Moldova	36	34	32
107	Panama	36	35	36
108	Pantai Gading	36	36	35
109	Peru	36	38	36
110	Albania	35	36	35
111	Bosnia dan Herzegovina	35	35	36
112	Malawi	35	30	31
113	Mongolia	35	35	35
114	Thailand	35	36	36
115	El Salvador	34	36	34
116	Sierra Leone	34	33	33
117	Aljazair	33	36	35
118	Filipina	33	34	34
119	Mesir	33	33	35
120	Nepal	33	33	34
121	Zambia	33	33	34
122	Eswatini	32	33	34
123	Ukraina	32	33	30
124	Gabon	31	30	31
125	Meksiko	31	31	29
126	Niger	31	32	32
127	Papua Nugini	31	27	28
128	Azerbaijan	30	30	30
129	Bolivia	30	31	31
130	Jibuti	30	27	30
131	Kenya	30	31	28
132	Laos	30	29	29
133	Paraguay	30	28	28
134	Republik Dominika	30	28	28
135	Togo	30	29	29
136	Angola	29	27	26
137	Liberia	29	28	28
138	Mali	29	30	29
139	Rusia	29	30	28
140	Mauritania	28	29	28
141	Myanmar	28	28	29
142	Pakistan	28	31	32
143	Uzbekistan	28	26	25
144	Kamerun	27	25	25
145	Kirgizstan	27	31	30
146	Uganda	27	27	28
147	Bangladesh	26	26	26
148	Madagaskar	26	25	24
149	Mozambik	26	25	26
150	Guatemala	25	25	26
151	Guinea	25	28	29
152	Iran	25	25	26
153	Tajikistan	25	25	25
154	Afrika Tengah	24	26	25
155	Lebanon	24	25	28
156	Nigeria	24	25	26
157	Honduras	23	24	26
158	Irak	23	21	20
159	Kamboja	23	21	20
160	Zimbabwe	23	24	24
161	Eritrea	22	21	23
162	Guinea-Bissau	21	19	18
163	Republik Demokratik Kongo	21	18	18
164	Republik Kongo	21	19	19
165	Chad	20	21	20
166	Haiti	20	18	18
167	Komoro	20	21	25
168	Nikaragua	20	22	22
169	Sudan	20	16	16
170	Burundi	19	19	19
171	Turkmenistan	19	19	19
172	Guinea Khatulistiwa	17	16	16
173	Libya	17	17	18
174	Afganistan	16	19	16
175	Korea Utara	16	18	17
176	Yaman	16	15	15
177	Venezuela	14	15	16
178	Somalia	13	12	9
179	Suriah	13	14	13
180	Sudan Selatan	11	12	12

Kritik Terhadap Index

Statistik dari tahun yang berbeda belum tentu bisa dibandingkan. ICCR sendiri menjelaskan, "...perubahan dari tahun ke tahun di hasil dari satu negara ditimbulkan bukan hanya dari perubahan persepsi terhadap penampilan suatu negara, tetapi juga dari perubahan sampel dan metodologi. Setiap tahun, beberapa sumber tidak diperbaharui dan harus dihilangkan dari IPK, sementara sumber baru dan tepercaya ditambahkan. Dengan berbeda-bedanya peserta dan metodologi, perubahan skor suatu negara bisa juga berhubungan dengan kenyataan bahwa pandangan-pandangan berbeda telah dikumpulkan dan pertanyaan-pertanyaan berbeda telah diberikan...(walaupun telah ada) reformasi antikorupsi...(atau) penyibakan skandal korupsi terbaru...Adalah sulit untuk memperbaiki IPK skor dalam waktu singkat, seperti dalam dua tahun. IPK adalah berdasarkan dari data selama tiga tahun terakhir (lihat narasumber di bawah). Ini berarti bahwa perubahan dalam persepsi korupsi hanya akan muncul dalam indeks selama waktu yang lebih lama." Mereka pun telah membicarakan bahwa dalam waktu yang lama mereka telah bergeser dari survei publik di suatu negara ke survei para ahli, dan mereka telah meningkatkan jumlah survei para ahli dari negara-negara berkembang tentang persepsi mereka tentang korupsi di negara-negara maju.^[6]

Lihat pula

• Indeks Demokrasi
• Indeks Kebebasan Pers
• Indeks Negara Gagal
• Indeks Pembangunan Manusia

Referensi

Pranala luar

• (Inggris) Internet Center for Corruption Research
• (Inggris) Transparency International 2004 Corruption Perceptions Index