Kontrolir, adalah sebuah jabatan pemerintahan yang pernah ada di Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Dalam penyelenggaraannya, dibentuk sebuah jabatan fungsional di antara pemerintahan Belanda dan pribumi yang hanya dapat dijabat oleh orang kulit putih, yang sifatnya nonstruktural dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah Belanda dengan pemerintah pribumi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kontrolir (bahasa Belanda: Controleurcode: nl is deprecated ), adalah sebuah jabatan pemerintahan yang pernah ada di Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Dalam penyelenggaraannya, dibentuk sebuah jabatan fungsional di antara pemerintahan Belanda dan pribumi yang hanya dapat dijabat oleh orang kulit putih, yang sifatnya nonstruktural dan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah Belanda dengan pemerintah pribumi.[1]
Dalam pelaksanaannya, kontrolir dianggap sebagai koordinator pengawasan dari pemerintahan Belanda hingga ke tingkat paling rendah, di struktur pemerintahan Hindia Belanda. Di masing-masing kawedanan diangkat seorang pejabat sebagai kontrolir. Sedangkan di kecamatan[a], diangkat seorang asisten kontrolir.[1]
Di Surakarta, kontrolir pada era Hindia Belanda juga dapat merangkap untuk urusan pertanahan. Dalam menjalankan tugas, kontrolir dibantu oleh pegawai berdarah Jawa dengan pangkat mantri perpajakan dan empat orang jajar.[b] Jabatan yang berada di bawah kontrolir secara berturut-turut adalah Ajun Kontrolir, Kliwon, Penewu, Demang, Manri, dan Rangga.[2]
 | Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
