Badaruddin bin Haji Othman, nama pena Badaruddin HO, adalah seorang bangsawan, politikus dan diplomat dari Brunei Darussalam yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sejak 2015. Ia juga sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2010 hingga 2015. Dalam kelompok terbatas pemimpin politik, Pehin Abdul Aziz bin Umar dan Pehin Badaruddin dianggap sebagai dua pendukung utama filosofi Melayu Islam Beraja (MIB) dan kepala faksi Islam yang lebih ortodoks.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Badaruddin Othman | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدرالدين عثمان | |||||||||||
 Menteri Badaruddin pada 2024 | |||||||||||
| Menteri Urusan Agama ke-3 | |||||||||||
| Mulai menjabat 22 Oktober 2015 | |||||||||||
| Penguasa monarki | Hassanal Bolkiah | ||||||||||
| Wakil | Abdul Mokti Pengiran Bahrom Pengiran Mohammad Tashim | ||||||||||
| Menteri Dalam Negeri ke-4 | |||||||||||
| Masa jabatan 29 Mei 2010 – 22 Oktober 2015 | |||||||||||
| Wakil | Halbi Mohammad Yussof | ||||||||||
| Wakil Menteri Urusan Agama ke-2 | |||||||||||
| Masa jabatan 25 Mei 2005 – 29 Mei 2010 | |||||||||||
| Menteri | Zain Serudin | ||||||||||
 | |||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||
| Lahir | 23 September 1942 Burong Pingai Ayer, Kampong Ayer, Brunei Darussalam | ||||||||||
| Pendidikan | Madrasah Aljunied Al-Islamiah | ||||||||||
| Almamater | |||||||||||
| Pekerjaan |
| ||||||||||
| Penghargaan sipil | Penghargaan Penulis Asia Tenggara Penghargaan Sastra Mastera | ||||||||||
  | |||||||||||
Badaruddin bin Haji Othman (lahir 23 September 1942), nama pena Badaruddin HO,[1] adalah seorang bangsawan, politikus dan diplomat dari Brunei Darussalam yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sejak 2015.[2] Ia juga sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2010 hingga 2015.[3] Dalam kelompok terbatas pemimpin politik, Pehin Abdul Aziz bin Umar dan Pehin Badaruddin dianggap sebagai dua pendukung utama filosofi Melayu Islam Beraja (MIB) dan kepala faksi Islam yang lebih ortodoks.[4]
Badaruddin lahir pada tanggal 23 September 1942, di Kampung Burong Pingai Ayer.[5] Ia memperoleh gelar master dalam kebijakan hukum Islam dari Universitas Al-Azhar di Mesir antara tahun 1968 dan 1971. Ia juga bersekolah di Sekolah Melayu Pekan Brunei antara tahun 1950 dan 1956, Kolese Islam Malaya di Klang, Selangor, antara tahun 1962 dan 1967, dan Madrasah Aljunied Al-Islamiah di Singapura antara tahun 1956 dan 1961.[6]
Pada awalnya Badaruddin bekerja sebagai guru pada tahun 1968, namun kemudian ditugaskan oleh Pemerintah Brunei pada tahun 1971 sebagai Pejabat Agama, ia kemudian menduduki jabatan sebagai Pengawas Penerangan dan Tabligh,[7] Direktur Penerangan, Kepala Pejabat Penerangan, Direktur Penerangan, dan Direktur Pusat Dakwah Islamiah. Ia memulai kariernya di pemerintahan pada tahun 1971. Dari Agustus 1986 sampai Maret 1987, ia kemudian menjabat sebagai komisaris tinggi nonresiden di Papua Nugini dan duta besar untuk Indonesia.[8] Dari 1 Januari 1989 sampai 1999, ia menjabat sebagai Sekretaris Tetap Departemen Perdana Menteri.[6][5]
Pehin Badaruddin menjabat sebagai Anggota Komisi Pelayanan Publik dan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pelayanan Publik sejak 19 Mei 2001 sampai dengan 23 Mei 2005. Ia pernah dilantik sebagai Wakil Menteri Agama sejak 24 Mei 2005 sampai dengan 28 Mei 2010, dan kemudian Menteri Dalam Negeri sejak 29 Mei 2010 sampai dengan 21 Oktober 2015.[6][9]
Brunei adalah "negara zikir, negara beradat," menurut Pehin Badaruddin pada tahun 2018. Frasa ini merangkum gagasan tentang sebuah negara yang berfokus pada tindakan pengabdian Islam, mengingat Tuhan, serta adat istiadat dan tradisinya.[10] Menurut hukum syariah, anak-anak yang kehilangan ayah, anak-anak yang lahir di luar nikah atau ditelantarkan, atau anak-anak yang tidak diakui karena sumpah yang diambil oleh suami dan istri yang menyangkal orang tua semuanya dianggap yatim piatu, menurut Badaruddin.[10]
Sebagai Direktur Informasi, Pehin Badaruddin mendefinisikan istilah MIB dalam dua makalah yang diberikan di seminar dan dicetak di Pelita Brunei. Dia menyatakan kembali bahwa, secara konseptual, proposal tersebut bukanlah hal baru karena Brunei selalu menjadi rumah bagi kesultanan Melayu. Menurutnya, konsep MIB menyatakan bahwa Brunei tidak dapat dianggap sebagai masyarakat multiras, multiagama, atau multikultural meskipun penduduknya juga terdiri dari non-Melayu dan non-Muslim.[11] Dia telah menjadi tokoh terkemuka dalam kelompok terbatas pemimpin politik, memimpin cabang Islam yang lebih ortodoks. Pada tahun 1990-an, menentang gerakan menuju masyarakat yang materialistis dan berorientasi pada konsumen adalah prinsip utama ideologi MIB.[12]
Pehin Badaruddin menikah dan memiliki enam orang anak;[13] termasuk Nabil Daraina.[13]
Nabil Daraina dan Ramzidah Abdul Rahman, pasangan suami istri, telah didakwa dengan 152 tuduhan korupsi yang berkaitan dengan pencurian lebih dari $7 juta dari sistem peradilan Brunei. Hingga Januari 2018, mereka berdua adalah hakim senior di sistem peradilan Brunei. Polisi menahan mereka terkait dengan pencurian uang dari Kantor Kepailitan Pengadilan Tinggi. Dana tersebut dilaporkan digunakan untuk membeli kendaraan mewah dan barang berharga lainnya senilai $3,2 juta.[13] Mantan Hakim Senior Hj Nabil didakwa dengan delapan tuduhan pencucian uang; ia dinyatakan bersalah atas enam dari tuduhan tersebut dan dibebaskan dari dua tuduhan lainnya karena bukti yang tidak memadai.[14][15]
Pehin Badaruddin menyandang gelar Manteri Yang Berhormat (Yang Terhormat) Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia. Selain itu, ia telah mendapatkan penghargaan dan kehormatan berikut;[6][16]
Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Kelas Satu (PSSUB; 1998) – Dato Paduka Seri Setia.png){kind=small}
Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Kelas Dua (DPMB; 1987) – Dato Paduka
Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (PHBS; 2010).gif){kind=small}
Pingat Bakti Laila Ikhlas (PBLI; 2002).gif){kind=small}
Pingat Jasa Kebaktian (PJK; 1998).jpg){kind=small}
Pingat Kerja Lama (PKL; 1999)
Pingat Jubli Perak (5 Oktober 1992)
Pingat Jubli Hari Kebangsaan (1997)| Jabatan diplomatik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: – |
Duta Besar Brunei untuk Indonesia Agustus 1986 – Maret 1987 |
Diteruskan oleh: Husin Ahmad |
| Jabatan politik | ||
| Didahului oleh: Pengiran Mohammad |
Menteri Urusan Agama ke-3 22 Oktober 2015–sekarang |
Diteruskan oleh: Petahana |
| Didahului oleh: Adanan Yusuf |
Menteri Dalam Negeri ke-4 29 Mei 2010 – 22 Oktober 2015 |
Diteruskan oleh: Abu Bakar Apong |
| Didahului oleh: Yahya Ibrahim |
Wakil Menteri Urusan Agama ke-2 25 Mei 2005 – 29 Mei 2010 |
Diteruskan oleh: Pengiran Bahrom |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
