Badan Intelijen Keamanan Publik adalah lembaga intelijen Jepang di bawah Kementerian Kehakiman yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari dalam dan luar negeri mengenai ancaman terhadap keamanan nasional serta berupaya menghilangkan ancaman tersebut berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Subversif dan Undang-Undang tentang Pengendalian Organisasi yang Melakukan Pembunuhan Massal Tanpa Pandang Bulu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| 公安調査庁 Kōanchōsa-chō | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | Juli 21, 1952 (1952-07-21) |
| Nomenklatur sebelumnya |
|
| Wilayah hukum | Pemerintah Jepang |
| Kantor pusat | Chiyoda, Tokyo, Jepang |
| Pegawai | +/- 1,830 petugas (per 2025)[4] |
| Anggaran tahunan | 16.672.037.000 Yen (per 2024)[5] |
| Menteri | |
| Pejabat eksekutif |
|
| Lembaga induk | Kementerian Kehakiman |
| Situs web | Situs resmi (dalam bahasa Jepang) |
Badan Intelijen Keamanan Publik (公安調査庁code: ja is deprecated , kōanchōsa-chō) adalah lembaga intelijen Jepang di bawah Kementerian Kehakiman yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari dalam dan luar negeri mengenai ancaman terhadap keamanan nasional serta berupaya menghilangkan ancaman tersebut berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Subversif dan Undang-Undang tentang Pengendalian Organisasi yang Melakukan Pembunuhan Massal Tanpa Pandang Bulu.[6][7]
Setiap penyelidikan yang dilakukan oleh badan tersebut harus melalui Komisi Pemeriksaan Keamanan Publik (PSEC) untuk menentukan apakah terdapat dasar yang sah guna menyelidiki dan membatasi kegiatan suatu organisasi.[8] Temuan PSIA dipublikasikan kepada umum melalui laporan tahunan berjudul Tinjauan dan Prospek Situasi Keamanan Publik di Dalam dan Luar Jepang (Naigai Jousei no Kaiko to Tenbo), serta melalui laporan berkala berjudul Laporan Terorisme Internasional (Kokusai Terrorism Youran).[8]
Dalam beberapa tahun terakhir, PSIA dipandang sebagai dasar bagi pembentukan sebuah badan intelijen luar negeri yang baru.[9]
Badan Intelijen Keamanan Publik didirikan seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Subversif pada 21 Juli 1952.[7][1] PSIA mengambil alih peran Dewan Investigasi Khusus (SIB), yang dibentuk oleh Pasukan Sekutu selama masa pendudukan. Sebagian besar perekrutnya berasal dari Tokumu Kikan yang telah dibubarkan dan dipimpin oleh pejabat dari Kementerian Kehakiman sebelum masa pendudukan.[3]
Pada awalnya, badan ini berfokus pada ancaman dari kelompok-kelompok sayap kiri radikal seperti Tentara Merah Jepang (JRA) pada masa Perang Dingin. Setelah serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo pada tahun 1995,[6] PSIA mulai melakukan kegiatan intelijen terhadap Aum Shinrikyo, dengan munculnya kritik bahwa badan tersebut tidak memantau kelompok itu secara memadai, terutama terkait upaya mereka untuk memperoleh dan menimbun senjata biologis di wilayah Jepang.[10]