Abdullah bin Muhammad Al ash-Sheikh adalah ketua Majlis asy-Syura (MPR) dari Arab Saudi sejak 2009. Dia adalah menteri Kehakiman dari Februari 1992 hingga Februari 2009.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Abdullah bin Muhammad Al ash-Syaikh | |
|---|---|
 | |
| Ketua Majlis Syura Arab Saudi | |
| Mulai menjabat 15 Februari 2009 | |
| Perdana Menteri | Raja Abdullah Raja Salman |
| Menteri Kehakiman | |
| Masa jabatan November 1992 – Februari 2009 | |
| Perdana Menteri | Raja Fahd Raja Abdullah |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 1948 (umur 77–78) Diriyah |
| Kebangsaan | Arab Saudi |
| Almamater | Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Universitas Al-Azhar |
  | |
Abdullah bin Muhammad Al ash-Sheikh (lahir 1948) adalah ketua Majlis asy-Syura (MPR) dari Arab Saudi sejak 2009. Dia adalah menteri Kehakiman dari Februari 1992 hingga Februari 2009.
Abdullah bin Muhammad Al ash-Sheikh adalah anggota dari keluarga terkemuka ulama Saudi, Al ash-Sheikh.[1] Ia lahir di Diriyah pada tahun 1948 dan dididik oleh ayahnya, Muhammad bin Ibrahim Al ash-Syaikh mantan Grand Mufti Arab Saudi. Dia juga mempelajari tafsir al-Quran dan ilmu hukum dengan almarhum Syaikh Abdul Razaq Afifi. Dia belajar di Universitas Syariah di Riyadh (kemudian berganti nama menjadi Universitas Islam Imam Muhammad Bin Saud) dan lulus dengan gelar sarjana di bidang Syariah pada tahun 1975. Dia kemudian belajar Syariah di Universitas Al-Azhar di Kairo dan kembali ke Arab Saudi untuk memperoleh gelar doktor pada tahun 1987.[2] Ia mendapatkan gelar PhD di bidang Fiqih dari Universitas Imam Muhammad bin Saudi pada tahun 1987.[3]
Setelah memperoleh gelar doktor, Al ash-Syaikh menjadi dosen dan guru besar di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud sampai pengangkatannya sebagai menteri kehakiman. pada November 1992.[4][5] Ia menggantikan Muhammad Al Jubair sebagai menteri. Pada instruksi dari Raja, ia menyusun hukum pengadilan tahun 2007. Reformasi ini mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus untuk beroperasi secara paralel dengan pengadilan syariah tradisional, khususnya di bidang proses pengadilan komersial. Pada dasarnya, reformasi dapat memungkinkan kasus-kasus tertentu untuk dihakimi tanpa referensi ke Syariah. Aspek lain yang penting dari reformasi adalah penciptaan dari Mahkamah Agung. Hukum meliputi reformasi peradilan yang disahkan pada Oktober 2007, tapi pelaksanaannya sangat lambat.[6]
Al ash-Syaikh mengumumkan pada Juli 2008 bahwa dia telah menyerahkan rencana aksi untuk reformasi peradilan kepada Raja, tetapi baru diumumkan pada tahun 2009 bahwa ia akan berhenti menjadi menteri kehakiman saat reshuffle kabinet. Ia digantikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Issa sebagai menteri kehakiman pada tanggal 14 Februari 2009. Dilaporkan bahwa tujuan Raja Abdullah me reshuffle adalah untuk menggantikan pemain lama yang konservatif dengan calon yang lebih muda, yang lebih progresif.[7] Juga dilaporkan bahwa Ia adalah salah satu dari kaum konservatif di kabinet diganti.[8]
Kemudian, ia diangkat sebagai ketua Majlis asy Syura pada tahun 2009.[9]
Dia adalah anggota dari Dewan Ulama Senior dan Dewan Tertinggi Urusan Islam.
