Jakarta Aktual – 04 Juni 2026 | PPPK paruh waktu pilu, jangankan gaji ke-13, upah bulanan saja sudah bikin cemas. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian anggaran gaji yang hanya dialokasikan untuk 10 bulan di tahun ini. Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baru saja mengalokasikan anggaran gaji untuk PPPK paruh waktu, namun hanya untuk 10 bulan, yakni dari Januari hingga Oktober 2026.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, HM Ramayoga, mengatakan bahwa anggaran gaji PPPK paruh waktu yang tersedia saat ini memang baru mampu mengakomodasi pembayaran gaji selama 10 bulan. Namun, pihaknya berjanji untuk mencari sumber pendanaan lain untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. PPPK paruh waktu pilu, jangankan gaji ke-13, upah bulanan saja sudah bikin cemas, karena mereka khawatir akan dirumahkan jika daerah tidak mampu membayar gaji mereka seperti yang terjadi di daerah lain.
Pertemuan antara PPPK, P3K PW, DPR, dan KemenPANRB telah dilakukan untuk membahas masalah ini. Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi baik PPPK maupun PPPK Paruh waktu (P3K PW). Mereka meminta peralihan PPPK menjadi PNS dan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK harus segera dilakukan.
PPPK paruh waktu pilu, jangankan gaji ke-13, upah bulanan saja sudah bikin cemas, karena mereka merasa tidak memiliki kepastian tentang masa depan mereka. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian tentang gaji dan masa depan mereka.
Kondisi ini membuat PPPK paruh waktu pilu, jangankan gaji ke-13, upah bulanan saja sudah bikin cemas, karena mereka merasa tidak memiliki kepastian tentang masa depan mereka. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian tentang gaji dan masa depan mereka.
PPPK paruh waktu pilu, jangankan gaji ke-13, upah bulanan saja sudah bikin cemas, karena mereka merasa tidak memiliki kepastian tentang masa depan mereka. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian tentang gaji dan masa depan mereka.
Kesimpulan, masalah anggaran gaji PPPK paruh waktu masih menjadi perhatian serius. PPPK paruh waktu pilu, jangankan gaji ke-13, upah bulanan saja sudah bikin cemas, karena mereka merasa tidak memiliki kepastian tentang masa depan mereka. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian tentang gaji dan masa depan mereka.
