Jakarta Aktual – 21 Juli 2026 | KPK ingatkan menteri PU soal atribut dinas untuk kepentingan pribadi, setelah polemik surat perjalanan dinas ke AS menyita perhatian publik. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjadi sorotan karena dokumen perjalanan dinas yang mencantumkan nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan dalam kunjungan dinas ke New York, Amerika Serikat (AS). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya mempersilakan Menteri PU untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai fakta yang sebenarnya.
Polemik ini bermula dari beredarnya surat berkop Kementerian PU mengenai daftar delegasi kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda pada 13-19 Juli 2026. Dalam dokumen tersebut, tercantum nama istri dan anak Menteri PU. KPK ingatkan menteri PU soal atribut dinas untuk kepentingan pribadi, karena dugaan konflik kepentingan seperti ini dapat terjadi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
Budi Prasetyo menekankan bahwa satuan pengawas internal harus aktif memantau apabila terdapat dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi atau keluarga berpotensi menjadi penyimpangan dan harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpulkan sebagai suatu pelanggaran. KPK ingatkan menteri PU soal atribut dinas untuk kepentingan pribadi, karena hal ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penggunaan fasilitas negara.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa pencantuman nama anggota keluarga dalam daftar tersebut merupakan hasil komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempermudah pengurusan visa dalam satu daftar. Ia menjamin tidak ada penggunaan dana negara untuk keberangkatan keluarga menteri. Namun, KPK ingatkan menteri PU soal atribut dinas untuk kepentingan pribadi, karena dugaan konflik kepentingan seperti ini perlu ditelaah lebih lanjut.
KPK ingatkan menteri PU soal atribut dinas untuk kepentingan pribadi, karena pentingnya peran satuan pengawas internal dalam melakukan pengawasan secara aktif. Dengan demikian, masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik. KPK ingatkan menteri PU soal atribut dinas untuk kepentingan pribadi, karena hal ini dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan menjamin integritas dalam penggunaan fasilitas negara.
Kesimpulan dari polemik ini adalah bahwa KPK ingatkan menteri PU soal atribut dinas untuk kepentingan pribadi, karena dugaan konflik kepentingan seperti ini perlu ditelaah lebih lanjut dan diatasi dengan transparansi dan integritas. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap penggunaan fasilitas negara dan menjaga integritas dalam penggunaan atribut dinas.
