Jakarta Aktual – 13 Juli 2026 | Kemenham soroti penyimpangan KIP kuliah [titlebase] yang berpotensi mencederai hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Munafrizal Manan menilai bahwa penyimpangan dana bantuan pendidikan untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berpotensi mencederai hak atas pendidikan.
Kemenham soroti penyimpangan KIP kuliah [titlebase] ini karena dapat berakibat banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu kehilangan kesempatan melanjutkan kuliah. Munafrizal mengatakan bahwa persoalan ini bukan sekadar perihal tata kelola keuangan dan dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi hak asasi manusia.
Hak atas pendidikan adalah hak konstitusional yang dijamin negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2005.
Kemenham soroti penyimpangan KIP kuliah [titlebase] karena dapat berdampak buruk bagi mahasiswa, mulai dari mahasiswa terpaksa putus kuliah, hilangnya kesempatan pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, menambah lebar kesenjangan sosial, tekanan psikologis terhadap mahasiswa dan keluarganya, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Penyalahgunaan dana bantuan pendidikan mahasiswa akan menghambat hak mahasiswa memperoleh akses pendidikan. Kemenham soroti penyimpangan KIP kuliah [titlebase] ini karena perguruan tinggi yang telah diberi dana bantuan pendidikan mahasiswa memikul amanah dan tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan mahasiswa berjalan baik.
Tata kelola penggunaan dana pendidikan mahasiswa harus transparan dan akuntabel, serta memastikan mahasiswa tidak kehilangan hak akses pendidikan. Kemenham soroti penyimpangan KIP kuliah [titlebase] ini karena pentingnya menjaga hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan.
Kesimpulan dari Kemenham soroti penyimpangan KIP kuliah [titlebase] ini adalah bahwa penyimpangan dana bantuan pendidikan untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berpotensi mencederai hak atas pendidikan dan harus diatasi dengan serius.
