Jakarta Aktual – 12 Juli 2026 | Jangan sampai salah! Ini daftar kondisi yang membuat PPPK bisa diberhentikan. Di tengah gejolak yang terjadi di beberapa daerah terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemerintah pusat diminta untuk segera menyelesaikan masalah ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengimbau agar pemerintah daerah tidak memecat PPPK meski anggaran terbatas. Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kepastian status dan solusi pembiayaan bagi tenaga kontrak tersebut.
Menurut Cucun, pemerintah pusat harus menyediakan norma, standar, dan kriteria serta prosedur dalam memandu pemerintah daerah mengelola keuangannya. Hal ini agar efektif dan efisien dalam pengelolaan otonomi daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta untuk segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp132 triliun untuk membantu pemerintah daerah membayar gaji PPPK dan honorer.
Jangan sampai salah! Ini daftar kondisi yang membuat PPPK bisa diberhentikan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, masa hubungan perjanjian kerja ditetapkan paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Artinya, kontrak PPPK tidak otomatis berakhir setelah satu tahun. Instansi dapat memperpanjang masa kerja pegawai sepanjang masih membutuhkan formasi tersebut, hasil evaluasi kinerjanya baik, dan tersedia anggaran untuk membiayai jabatan tersebut.
Jangan sampai salah! Ini daftar kondisi yang membuat PPPK bisa diberhentikan. PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi status kepegawaiannya berbeda dengan PNS. Jika PNS diangkat sebagai pegawai tetap hingga memasuki usia pensiun, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, perlu kepastian status dan solusi pembiayaan bagi tenaga kontrak tersebut.
Kesimpulan, pemerintah pusat harus segera menyelesaikan masalah PPPK dengan memberikan kepastian status dan solusi pembiayaan. Jangan sampai salah! Ini daftar kondisi yang membuat PPPK bisa diberhentikan. Pemerintah daerah juga harus diimbau untuk tidak memecat PPPK meski anggaran terbatas. Dengan demikian, diharapkan gejolak yang terjadi di beberapa daerah dapat segera diselesaikan.
