Jakarta Aktual – 11 Juni 2026 | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengeluarkan peringatan keras buat PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah setempat. Gubernur Bobby keluarkan peringatan keras buat PNS dan PPPK untuk menjaga profesionalisme di tengah perhelatan Piala Dunia 2026. Ia menyadari bahwa ajang sepak bola akbar ini akan menyita perhatian masyarakat, terlebih jadwal pertandingan akan berlangsung dini hari hingga pagi hari waktu Indonesia.
Bobby menegaskan bahwa para ASN Pemprov Sumut harus tetap disiplin menggunakan waktu dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Sumut. "Jangan alasannya sakit. Nanti alasannya karena begadang," kata Bobby. Ia juga menyarankan ASN bisa menikmati kejuaraan sepak bola empat tahunan tersebut berdasarkan negara yang difavoritkan juara tanpa melalaikan tugasnya.
Data Badan Kepegawaian Provinsi Sumut pada tahun 2025 mencatat jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut sebanyak 36.036 orang, terdiri atas 20.897 PNS dan 15.139 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Gubernur Bobby keluarkan peringatan keras buat PNS dan PPPK untuk tidak menggunakan alasan sakit atau begadang untuk tidak bekerja.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan beberapa pejabat lainnya telah menandatangani enam poin keputusan rapat 8 Juni 2026. Namun, poin 6 dari keputusan tersebut menuai protes dari PPPK dan PPPK paruh waktu karena dianggap tidak adil. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih meminta pemerintah dan DPR berhenti mengotak-ngotakkan PPPK dan PPPK paruh waktu.
Gubernur Bobby keluarkan peringatan keras buat PNS dan PPPK untuk tetap menjaga profesionalisme di tengah perhelatan Piala Dunia 2026. Ia berharap bahwa para ASN dapat menikmati kejuaraan sepak bola empat tahunan tersebut tanpa melalaikan tugasnya. Dengan demikian, pelayanan publik dapat tetap berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh perhelatan Piala Dunia 2026.
Gubernur Bobby keluarkan peringatan keras buat PNS dan PPPK untuk menjaga profesionalisme dan disiplin dalam bekerja. Ia berharap bahwa para ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan menjaga nama baik pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat tetap menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien.
