Jakarta Aktual – 24 Juli 2026 | Bersyukur eksepsinya dikabulkan, Dokter Tifa akan tetap bongkar ijazah Jokowi demi kebenaran. Kasus dugaan fitnah terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Dalam sidang putusan sela, hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak tepat karena mencampurkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, sehingga surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.
Dokter Tifa sendiri menyatakan bahwa dirinya telah siap menghadapi persidangan, tetapi Allah SWT berkehendak lain dengan mengabulkan eksepsinya. Ia mengungkapkan telah mempelajari sekitar 10.000 halaman berkas acara pemeriksaan (BAP) bersama tim kuasa hukumnya sebelum putusan sela dibacakan. Bersyukur eksepsinya dikabulkan, Dokter Tifa akan tetap bongkar ijazah Jokowi demi kebenaran, karena menurutnya keputusan majelis hakim ini merupakan hasil dari perjuangan Dokter Tifa dan kuasa hukumnya dalam membela suatu kebenaran.
Eksepsi yang diajukan Dokter Tifa merupakan bentuk keberatan terhadap persyaratan hukum atas perkara yang tengah dialami. Dalam hukum acara pidana, eksepsi dapat diajukan untuk menangkis dakwaan yang tidak tepat atau tidak lengkap. Dalam kasus ini, Dokter Tifa berhasil membuktikan bahwa dakwaan JPU tidak memenuhi persyaratan hukum, sehingga hakim mengabulkan eksepsinya.
Bersyukur eksepsinya dikabulkan, Dokter Tifa akan tetap bongkar ijazah Jokowi demi kebenaran. Ia berharap keputusan ini dapat menjadi preseden hukum untuk kasus serupa di masa depan. Sementara itu, Roy Suryo, tersangka kasus dugaan pencemaran nama terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, berharap kasusnya dapat memiliki hasil yang sama dengan Dokter Tifa.
Putusan hakim ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih menjunjung prinsip keadilan dan kebenaran. Bersyukur eksepsinya dikabulkan, Dokter Tifa akan tetap bongkar ijazah Jokowi demi kebenaran, karena keputusan ini membuktikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.
