Jakarta Aktual – 25 Juli 2026 | Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan kontroversial dengan melakukan deportasi warga negara Palestina, Abdul Karim Raed Miqdad, ke Siprus. 5 fakta terkait deportasi WN Palestina Abdul Karim ke Siprus yang perlu diketahui adalah bahwa keputusan ini diambil sebagai bagian dari kerja sama penegakan hukum internasional. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa deportasi dilakukan karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Republik Siprus, dan permintaan deportasi disampaikan melalui Interpol yang telah menerbitkan Red Notice terhadap Abdul Karim.
Yusril menegaskan bahwa 5 fakta terkait deportasi WN Palestina Abdul Karim ke Siprus ini tidak terkait dengan sikap politik Indonesia terhadap Palestina, melainkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum internasional. Ia juga membantah isu yang menyebut Abdul Karim akan diteruskan ke Israel setelah tiba di Siprus, karena Pemerintah Siprus telah menyampaikan komitmen bahwa mereka tidak bermaksud untuk menyerahkan Abdul Karim ke Israel.
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Kemanusiaan Palestina mendesak pemerintah untuk transparan terkait deportasi Abdul Karim. Mereka meminta pemerintah untuk membuka dasar hukum dan proses deportasi terhadap WNA tersebut. 5 fakta terkait deportasi WN Palestina Abdul Karim ke Siprus ini perlu dijawab oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan transparansi.
Menurut Yusril, Abdul Karim bukan seorang ulama maupun aktivis kemanusiaan seperti yang ramai disebut di media sosial. Ia beraktivitas sebagai warga biasa yang menjalankan usaha bisnis selama berada di Indonesia. 5 fakta terkait deportasi WN Palestina Abdul Karim ke Siprus ini membuktikan bahwa keputusan deportasi tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain kerja sama penegakan hukum internasional.
Deportasi Abdul Karim ke Siprus tidak mengganggu hubungan Indonesia dan Palestina. Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus ini adalah kasus perseorangan dan tidak melibatkan persepsi pemerintah ataupun hubungan antara kedua negara. 5 fakta terkait deportasi WN Palestina Abdul Karim ke Siprus ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Dalam kesimpulan, 5 fakta terkait deportasi WN Palestina Abdul Karim ke Siprus ini membuktikan bahwa keputusan deportasi dilakukan sebagai bagian dari kerja sama penegakan hukum internasional, dan tidak terkait dengan sikap politik Indonesia terhadap Palestina. Pemerintah harus tetap transparan dan menjelaskan dasar hukum serta proses deportasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
