Jakarta Aktual – 21 Juli 2026 | Presiden Prabowo ngaku kaget usai gantikan Jokowi hingga soroti jumlah BUMN, ini menandakan bahwa pemerintahan baru telah memulai langkah-langkah signifikan dalam memperbaiki kondisi negara. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan 108 persoalan kronis bangsa dalam kurun waktu sekitar 20 bulan.
Capaian tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih. Prabowo menjelaskan bahwa daftar persoalan yang berhasil diselesaikan telah dirangkum dalam buku capaian pemerintahan yang dibagikan kepada para menteri dan wakil menteri. "Dalam buku yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara telah dicatat 108 persoalan kronis bangsa yang berhasil kita selesaikan selama 18 bulan pertama pemerintahan," kata Prabowo.
Presiden Prabowo ngaku kaget usai gantikan Jokowi hingga soroti jumlah BUMN, menunjukkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru. Ia menilai berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah dalam menghadapi persoalan yang selama bertahun-tahun membebani bangsa. Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak boleh takut menghadapi tantangan karena mandat yang diberikan rakyat adalah menyelesaikan berbagai persoalan nasional.
Presiden Prabowo ngaku kaget usai gantikan Jokowi hingga soroti jumlah BUMN, ini juga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi BUMN dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dengan capaian 108 persoalan kronis yang diselesaikan, pemerintahan Prabowo telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperbaiki kondisi negara. Presiden Prabowo ngaku kaget usai gantikan Jokowi hingga soroti jumlah BUMN, menandakan bahwa pemerintahan baru ini serius dalam menghadapi tantangan dan memperbaiki kondisi negara.
Kesimpulan dari capaian pemerintahan Prabowo ini menunjukkan bahwa langkah-langkah signifikan telah diambil untuk memperbaiki kondisi negara. Dengan Presiden Prabowo ngaku kaget usai gantikan Jokowi hingga soroti jumlah BUMN, pemerintahan baru ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi BUMN dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.
