Jakarta Aktual – 19 Juli 2026 | Anggota Komisi IX DPR kritik BGN raih opini WTP dari BPK, ini jawaban waka BGN merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025. Namun, opini ini menuai kritik dari beberapa anggota DPR, termasuk Yahya Zaini, yang mempertanyakan dasar BGN bisa menerima WTP di tahun 2025.
Menurut Yahya Zaini, BGN sebaiknya memfokuskan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita hingga anak SMP. Ia juga mengusulkan agar siswa SMA tidak lagi mendapat MBG karena masa pertumbuhannya sudah tidak terlalu terpengaruh dengan tambahan asupan gizi. Ia meminta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut.
Anggota Komisi IX DPR kritik BGN raih opini WTP dari BPK, ini jawaban waka BGN juga menyoroti raihan WTP BGN tahun 2025, yang kemudian ternyata BGN bermasalah. Netty Prasetiyani, anggota DPR, menyoroti bahwa WTP yang diraih BGN tidak hanya harus dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi kinerja program di tengah masyarakat.
Heru Tjahjono, anggota DPR lainnya, mengkritisi adanya tunggakan oleh BGN di tahun 2025, yakni mencapai Rp1,6 triliun. Ia meminta BGN untuk menjelaskan mengenai tunggakan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Anggota Komisi IX DPR kritik BGN raih opini WTP dari BPK, ini jawaban waka BGN merupakan salah satu contoh bagaimana BGN harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan program.
Agustina Arumsari, Pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Gizi Nasional, menjawab bahwa opini WTP yang diraih BGN bukan berarti bahwa BGN tidak memiliki masalah, tetapi bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ia juga menjelaskan bahwa BGN telah melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah yang ada.
Anggota Komisi IX DPR kritik BGN raih opini WTP dari BPK, ini jawaban waka BGN merupakan contoh bagaimana lembaga pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan program. Dengan demikian, diharapkan bahwa BGN dapat meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah yang ada, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan dari pembahasan Anggota Komisi IX DPR kritik BGN raih opini WTP dari BPK, ini jawaban waka BGN adalah bahwa BGN harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan program. Dengan demikian, diharapkan bahwa BGN dapat meningkatkan kinerja dan mengatasi masalah yang ada, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
