Jakarta Aktual – 11 Juli 2026 | Spekulasi amnesti Nadiem Makarim mengemuka, guru besar: Hak prerogatif presiden, tapi harus melalui pertimbangan DPR. Setelah vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, muncul spekulasi tentang kemungkinan amnesti atau abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut pakar hukum Prof Henry Indraguna, isu amnesti tersebut bukan hanya sekadar urusan membebaskan seseorang belaka, tetapi menjadi tantangan bagi konsistensi penegakan hukum di awal era pemerintahan baru. Ia menegaskan bahwa publik harus paham bahwa menurut undang-undang, pihak istana tidak bisa serta-merta memutuskan amnesti secara sepihak.
Politikus Ferdinand Hutahaean menjelaskan bahwa amnesti dan abolisi memiliki makna serta konsekuensi hukum yang berbeda, meski keduanya sama-sama merupakan hak konstitusional yang dimiliki Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD). Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menggunakan hak konstitusional tersebut dalam dua perkara berbeda.
Tim kuasa hukum Nadiem Makarim enggan berspekulasi mengenai adanya amnesti atau abolisi kepada Nadiem dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mereka menegaskan bahwa pemberian amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan dan hak prerogatif yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto.
Spekulasi amnesti Nadiem Makarim mengemuka, guru besar: Hak prerogatif presiden, tapi harus melalui pertimbangan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa isu amnesti tersebut masih menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Spekulasi amnesti Nadiem Makarim mengemuka, guru besar: Hak prerogatif presiden, tapi harus melalui pertimbangan DPR, menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas.
Dalam beberapa hari terakhir, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Nadiem Makarim melalui akun Instagram. Unggahan tersebut memicu spekulasi warganet terkait potensi pemberian hak prerogatif Presiden berupa amnesti atau abolisi bagi Nadiem Makarim.
Spekulasi amnesti Nadiem Makarim mengemuka, guru besar: Hak prerogatif presiden, tapi harus melalui pertimbangan DPR. Dengan demikian, isu amnesti tersebut masih menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Spekulasi amnesti Nadiem Makarim mengemuka, guru besar: Hak prerogatif presiden, tapi harus melalui pertimbangan DPR, menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas.
Kesimpulan dari spekulasi amnesti Nadiem Makarim mengemuka, guru besar: Hak prerogatif presiden, tapi harus melalui pertimbangan DPR, adalah bahwa isu amnesti tersebut masih menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Isu ini menunjukkan bahwa konsistensi penegakan hukum di awal era pemerintahan baru masih menjadi tantangan besar.
