Kemnaker: Putusan MK Pertegas Perlindungan Atas Hak Normatif Pekerja [titlebase]

Jakarta Aktual – 02 Juli 2026 | Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menjadi perhatian serius bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, putusan MK tersebut mempertegas pelindungan hak normatif pekerja sekaligus memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan program dana pensiun. Kemnaker: Putusan MK pertegas perlindungan atas hak normatif pekerja [titlebase] ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dalam ketenagakerjaan.

Komite Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan kewajiban perusahaan memenuhi hak normatif pekerja. Dengan demikian, pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak merupakan hak normatif yang wajib dibayarkan pengusaha apabila terjadi PHK, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun. Kemnaker: Putusan MK pertegas perlindungan atas hak normatif pekerja [titlebase] ini juga menegaskan bahwa program dana pensiun bersifat sukarela dan hanya menjadi manfaat tambahan.

Putusan MK ini juga membahas tentang pilihan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program pensiun sukarela. Menurut putusan MK, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus (lumpsum) atau berkala. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada peserta dalam mengelola manfaat pensiun mereka. Kemnaker: Putusan MK pertegas perlindungan atas hak normatif pekerja [titlebase] ini menekankan pentingnya kebebasan memilih bagi peserta program pensiun sukarela.

Dalam konteks ini, Kemnaker: Putusan MK pertegas perlindungan atas hak normatif pekerja [titlebase] juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dalam ketenagakerjaan. Putusan MK ini membantu memperjelas pembedaan antara program pensiun wajib dan sukarela, serta memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, Kemnaker: Putusan MK pertegas perlindungan atas hak normatif pekerja [titlebase] ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kesimpulan dari putusan MK ini adalah bahwa dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak. Kemnaker: Putusan MK pertegas perlindungan atas hak normatif pekerja [titlebase] ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, putusan MK ini membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat perlindungan hak-hak mereka dalam ketenagakerjaan.