Sanctio Pragmatica adalah dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Karl VI pada tanggal 19 April 1713 agar putrinya dapat mewarisi wilayah-wilayah Habsburg, termasuk Kadipaten Utama Austria, Kerajaan Hungaria, Kerajaan Bohemia, Kadipaten Milan, Kerajaan Napoli, Kerajaan Sisilia dan Belanda Austria.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Sanctio Pragmatica adalah dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Karl VI pada tanggal 19 April 1713 agar putrinya dapat mewarisi wilayah-wilayah Habsburg, termasuk Kadipaten Utama Austria, Kerajaan Hungaria, Kerajaan Bohemia, Kadipaten Milan, Kerajaan Napoli, Kerajaan Sisilia dan Belanda Austria.
Karl dan istrinya, Elisabeth Christine, tidak dikaruniai anak laki-laki, dan semenjak tahun 1711 Karl merupakan satu-satunya anggota laki-laki Wangsa Habsburg yang masih bertahan. Kakak Karl yang bernama Joseph I telah mangkat tanpa penerus laki-laki, sehingga pewarisan oleh seorang perempuan dianggap sebagai pilihan untuk mempertahankan Wangsa Habsburg. Namun, hukum Sali melarang pewarisan oleh perempuan, sehingga Karl VI perlu mengambil tindakan khusus untuk menghindari sengketa penerus.[1]
Karl VI pada akhirnya digantikan oleh anak sulungnya, Maria Theresia, tetapi kenaikan takhta Maria Theresia pada tahun 1740 masih tetap memicu Perang Penerus Austria. Sementara itu, Kerajaan Hungaria yang sebelumnya memiliki sistem pemilihan raja telah menerima Wangsa Habsburg sebagai raja turun-temurun tanpa melalui proses pemilihan pada tahun 1687. Apabila tidak terdapat penerus laki-laki, Hungaria diperbolehkan mengadakan pemilihan raja. Namun, Maria Theresia masih tetap menjadi Ratu Hungaria. Parlemen Hungaria menetapkan Sanctio Pragmaticanya sendiri pada tahun 1723 yang menerima pewaris perempuan.[2]
 | Artikel bertopik sejarah ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
