Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Parlemen Internasional untuk Papua Barat

Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) adalah grup politikus lintas partai politik dari seluruh dunia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi penduduk Papua Barat.

Wikipedia article
Diperbarui 10 Februari 2023

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Parlemen Internasional untuk Papua Barat
Peluncuran IPWP di Houses of Parliament, London, Oktober 2008

Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) adalah grup politikus lintas partai politik dari seluruh dunia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi penduduk Papua Barat.

Sejarah

IPWP diluncurkan di Houses of Parliament, London, pada tanggal 15 Oktober 2008. Para pembicara utama di acara peluncurannya adalah Melinda Janki (International Human Rights Lawyer), Hon. Andrew Smith MP (Britania Raya), Lord Harries (Britania Raya), Hon. Lembit Öpik MP (Britania Raya), Lord Avebury (Britania Raya), Benny Wenda (Papua Barat), Hon. Powes Parkop MP (Papua Nugini), Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (Vanuatu) dan Carmel Budiarjo (TAPOL).[1]
Ada pula peluncuran IPWP di Port Moresby, Papua Nugini, yang dibawakan oleh Powes Parkop pada September 2009, kemudian di Parlemen Eropa, Brussels, yang dibawakan Caroline Lucas MEP pada Januari 2010.

IPWP didirikan oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat di pengasingan Benny Wenda[2] dan dipimpin oleh Anggota Parlemen dari Partai Buruh Britania Raya Andrew Smith dan Lord Harries. Smith juga merupakan Ketua All Party Parliamentary Group for West Papua. Tujuan utama IPWP adalah menggalang dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.[3] IPWP mencontoh grup serupa yang pernah membantu gerakan kemerdekaan Timor Timur.[2]

Pada tahun 2009, IPWP terdiri dari 50 anggota parlemen dari sejumlah negara seperti Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Britania Raya.[4] Pada bulan Februari 2012, pemerintah Australia secara resmi memutus hubungan dengan pertemuan IPWP di Canberra dan menyatakan "dukungan penuh terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Indonesia".[5]

International Lawyers for West Papua

Ada juga rencana pembentukan lembaga lain bernama International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk bekerja sama dengan IPWP, lalu mengembangkan dan mengoordinasikan dukungan hukum untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat. Peluncurannya dilakukan bulan April 2009 di Guyana, Amerika Selatan.

Lihat pula

  • Hak asasi manusia di Nugini Barat
  • Konflik Papua

Referensi

  1. ↑ "Launch of IPWP". International Parliamentarians for West Papua. 2008-10-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2009-01-30. Diakses tanggal 2009-01-18.
  2. 1 2 "Violence, Protests Underscore Papuan Independence Movement". Voice of America  – via HighBeam Research (perlu berlangganan) . 3 August 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 4 January 2013.
  3. ↑ "Mission statement of IPWP". International Parliamentarians for West Papua. 2008-10-15. Diakses tanggal 2009-01-18.
  4. ↑ "Global lobby for West Papua takes off". Pacific Islands Broadcasting Association  – via HighBeam Research (perlu berlangganan) . 13 November 2009. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-31. Diakses tanggal 4 January 2013.
  5. ↑ "Australia supports Indonesia's territorial integrity". Philippines News Agency  – via HighBeam Research (perlu berlangganan) . 28 February 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-31. Diakses tanggal 4 January 2013.

Pranala luar

  • International Parliamentarians for West Papua website
  • l
  • b
  • s
Konflik Papua (1963–sekarang)
Latar belakang
  • Perjanjian New York (1962)
  • Penentuan Pendapat Rakyat (1969)
  • Tambang Grasberg
  • Republik Papua Barat
Pihak terlibat
  • Organisasi Papua Merdeka
  • Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
  • Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat
  • Komite Nasional Papua Barat
  • Presidium Dewan Papua
  • Parlemen Internasional untuk Papua Barat
  • Pemuda Pancasila
  • Freeport-McMoRan
  • Tentara Nasional Indonesia
    • Angkatan Darat
    • Komando Pasukan Khusus
  • Kepolisian Republik Indonesia
    • Kepolisian Daerah Papua
Operasi militer
  • Operasi Tumpas (1967)
  • Operasi Sapu Bersih (1981)
  • Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma (1996)
Insiden/pelanggaran HAM
  • Krisis sandera Mapenduma
  • Insiden Penembakan Timika 1996
Tokoh Papua
  • Benny Wenda
  • Buchtar Tabuni
  • Corinus Krey
  • Filep Karma
  • Frans Kaisiepo
  • Frans Albert Joku
  • Frits Kirihio
  • Goliath Tabuni
  • Herman Wayoi
  • Johannes Abraham Dimara
  • Kelly Kwalik
  • Lukas Rumkorem
  • Lodewijk Mandatjan
  • Marthen Indey
  • Machmud Singgirei Rumagesan
  • Mako Tabuni
  • Nicolaas Jouwe
  • Paulus Waterpauw
  • Ramses Ohee
  • Seth Rumkorem
  • Silas Papare
  • Socrates Sofyan Yoman
  • Terianus Satto
  • Thaha Alhamid
  • Theys Hiyo Eluay
  • Tom Beanal
  • Yusak Pakage
  • Yorrys Raweyai
Tokoh non-Papua
  • Soekarno
  • Soeharto
  • Habibie
  • Abdurrahman Wahid
  • Megawati Soekarnoputri
  • Prabowo Subianto
  • Susilo Bambang Yudhoyono
  • Soegoro Atmoprasodjo
  • Joko Widodo
  • Veronica Koman
Lihat pula
  • Daftar tokoh Papua
  • Pelanggaran HAM oleh TNI
Ikon rintisan

Artikel bertopik organisasi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Sejarah
  2. International Lawyers for West Papua
  3. Lihat pula
  4. Referensi
  5. Pranala luar

Artikel Terkait

Papua Barat

provinsi di Pulau Papua, Indonesia

Komite Nasional Papua Barat

baru. 15 orang Papua ditangkap setelah polisi menggunakan senjata api untuk membubarkan massa. Parlemen internasional untuk Papua Barat (IPWP) dan Pengacara

Sebby Sambom

Juru Bicara Kelompok teroris bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026