Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025[1]
Susunan organisasi
Deputi	Maliki, S.T., M.SIE, Ph.D.[2]
Situs web
www.bappenas.go.id/id

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.^[2]

Deputi ini menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
2. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
3. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
4. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
5. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
6. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
9. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Susunan Organisasi

• Deputi^[1]
• Sekretariat Deputi;
• Direktorat
  • Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
  • Direktorat Ketenagakerjaan;
  • Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial;
  • Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi; dan
  • Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perubahan nomenklatur

• Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah (2007–2016)^[3][4]
• Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2016–2025)^[5][6]
• Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan (2025–)^[1]

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas