Agama negara

Agama negara (juga disebut agama resmi, negara konfesional atau negara agama) adalah agama atau keyakinan yang secara resmi disahkan oleh negara berdaulat. Negara dengan agama resmi (juga dikenal sebagai negara konfesional), meskipun bukan negara sekuler, belum tentu merupakan negara teokrasi. Agama-agama negara tunduk pada perlakuan yang menguntungkan oleh lembaga-lembaga resmi atau yang disahkan pemerintah, mulai dari pemberian insentif kepada warga negara untuk mengakui dan mempraktikkannya melalui dukungan pemerintah hingga pengeluaran publik untuk pemeliharaan properti keagamaan dan pemuka agama tanpa batas, tetapi negara tidak perlu berada di bawah kendali legislatif para pemuka agama seperti halnya dalam teokrasi. Umumnya agama-agama ini memiliki lebih banyak hak dan lebih sedikit pembatasan di negara tersebut dibanding dengan agama lain yang ada di suatu negara.

Agama-agama resmi telah dikenal sepanjang sejarah manusia di hampir semua jenis budaya, merambah ke Timur Dekat Kuno dan prasejarah. Hubungan antara kultus agama dan negara dibahas oleh sarjana Latin kuno Marcus Terentius Varro, dengan istilah theologia civilis (harfiah 'teologi sipil'). Denominasi Kristen pertama yang disponsori negara adalah Gereja Apostolik Armenia, yang didirikan pada tahun 301 M.^[1] Dalam agama Kristen, karena istilah gereja biasanya digunakan untuk tempat ibadah bagi umat Kristen atau organisasi yang menggabungkannya, istilah gereja negara dikaitkan dengan agama Kristen yang disahkan oleh pemerintah, yang secara historis merupakan gereja negara Kekaisaran Romawi pada abad-abad terakhir keberadaan Kekaisaran, dan terkadang digunakan untuk merujuk pada cabang agama Kristen nasional modern tertentu. Gereja-gereja yang berkaitan erat dengan gereja negara adalah ecclesiae, yang serupa tetapi memiliki konotasi yang lebih kecil.

Di Timur Tengah, mayoritas negara dengan penduduk mayoritas Muslim menjadikan Islam sebagai agama resmi mereka, meskipun tingkat pembatasan agama terhadap kehidupan sehari-hari warga negara bervariasi di setiap negara. Para penguasa Arab Saudi menggunakan kekuasaan agama, sementara presiden sekuler Iran seharusnya mengikuti keputusan otoritas agama sejak Revolusi Islam 1979. Turki, yang juga berpenduduk mayoritas Muslim, menjadi negara sekuler setelah Reformasi Atatürk, meskipun tidak seperti Revolusi Rusia pada periode yang sama, hal itu tidak mengakibatkan penerapan ateisme negara.

Tingkat pemaksaan agama nasional resmi oleh negara kepada warga negara dalam masyarakat kontemporer sangat bervariasi; dari yang tinggi seperti di Arab Saudi dan Iran, hingga tidak ada pemaksaan sama sekali seperti di Greenland, Denmark, Inggris, Islandia, dan Yunani (di Eropa, agama negara dapat disebut dalam bahasa Inggris, gereja yang didirikan).