Silmy Karim
Silmy Karim (lahir 19 November 1974) menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak 21 Oktober 2024. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia mulai 4 Januari 2023-21 Oktober 2024.
Sebelum menjadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim menjabat beberapa posisi Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara. Yang terakhir sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak diangkat melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018 sampai dengan dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023.
Awalnya ia dikenal sebagai seorang profesional muda yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan. Setelah berhasil menangani beberapa BUMN yang sedang bermasalah, kemudian ia dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit.[butuh rujukan]
Karier
Pada 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi Anggota Timnas PAB TNI. Tugas utama tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI tidak diperkenankan lagi berbisnis karena menurut UU TNI definisi TNI yang profesional salah satunya adalah tidak boleh berbisnis. Ini merupakan tugas yang tidak mudah karena Tim bentukan Presiden RI ini harus mengambil alih sumber pemasukan yang diperoleh TNI diluar dari Anggaran Pemerintah (APBN).
Pada 2009, Silmy diminta oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk bergabung di Kementerian Pertahanan RI (Saat itu disebut Departemen Pertahanan RI).
Walaupun awalnya Silmy tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang militer dan pertahanan, atas prakarsa Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin ia mendapat kesempatan menempuh pendidikan kemiliteran dan pertahanan. Ia mengenyam pendidikan militer dan pertahanan di luar negeri, mulai dari NATO School di di Jerman hingga ke Harvard University dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat. Berbekal pengetahuan dari hasil pendidikan tersebut, Silmy menjadi salah satu pakar di Indonesia pada bidang Manajemen Pertahanan dan National Security.
Di Kementerian Pertahanan RI, Silmy ditugaskan sebagai Penasihat Menteri Pertahanan. Jabatan ini dimulai semenjak ia ditempatkan sebagai Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI hingga tahun 2014. Kemudian di bidang industri pertahanan, sejak 2010, Silmy masuk sebagai Anggota Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Ia pun ikut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Jabatan terakhirnya di KKIP adalah Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. Atas jasanya dalam penugasan di Kementerian Pertahanan RI, Ia mendapatkan bintang jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014.
Pada 2007, Silmy ditugaskan untuk melakukan supervisi atas proses transformasi dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh TNI. Saat itu Silmy diangkat menjadi Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI
Selain di bidang pertahanan, Silmy yang sempat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan intelijen di Jerman. Karenanya ia juga bergabung di Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi Anggota Dewan Analis Strategis (BIN) sejak 2013. Pengalamannya di bidang ekonomi, pertahanan, intelijen, serta keamanan nasional dan keamanan internasional membuatnya dapat berkontribusi dengan baik dalam penugasannya di BIN.
Penugasan di BUMN diawali saat Silmy ditugaskan menjadi komisaris di PT. PAL (Persero) pada tahun 2011. Penugasan ini membawa misi Kementerian Pertahanan RI dalam memastikan program pembangunan kapal selamdan kapal perang di PT PAL (Persero) bisa terlaksana dengan baik beserta proses alih teknologinya berjalan dengan sukses. Pada bulan Oktober 2014, posisi Direktur Utama PT Pindad (Persero) kosong karena Sudirman Said diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Minieral. Silmy akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pindad (Persero) menggantikan Sudirman Said melalu proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden RI.
Setelah sukses membenahi dan meningkatkan kinerja PT Pindad (Persero) dalam waktu 1 tahun 7 bulan (22 Desember 2014 - 3 Agustus 2016), Silmy diberikan kepercayaan untuk memperbaiki BUMN lainnya yaitu PT. Barata Indonesia (Persero) mulai 7 Agustus 2016. Setelah bertugas di PT. Barata Indonesia (Persero) selama 2 tahun 1 bulan, Menteri BUMN memberi tugas lain untuk membenahi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 September 2018.
Diluar tugas di pemerintahan, Silmy sebelumnya juga pernah berkarier di perusahaan publik dengan menjadi Komisaris Independen PT Bentoel International Investama Tbk. (RMBA), dan PT Alfa Retailindo Tbk. (ARI). Karena reputasi profesionalisme yang dimilikinya membuat ia dipercaya oleh perusahaan global untuk duduk sebagai Komisaris Utama PT. MAN Diesel & Turbo Indonesia, serta sebagai Komisaris PT. GE Power Solutions Indonesia.
Selain itu, ia dikenal aktif dalam sejumlah organisasi kepemudaan dan sosial seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Yayasan Paramadina.
Kehidupan pribadi
Silmy menikah dengan Maharani Utami Dewi dan dikaruniai empat orang anak, Raska Emir, Keisha Samira, Siarra Kalila dan Salma Safina.[1]
Kontroversi
Pada 3 Juni 2026, dalam OTT yang dilancarkan oleh KPK di kantor imigrasi Jakarta Barat, terdapat 17 orang yang diamankan dan diperiksa, termasuk 9 orang dari pihak swasta. OTT tersebut terkait atas dugaan suap pengurusan proses izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia (kartu izin tinggal tetap atau KITAP). KPK sempat mencari keberadaan Silmy Karim hingga akhirnya ia menyerahkan diri ke gedung merah putih pada malam harinya.[2] Pada 4 Juni 2026, Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan pengurusan dokumen imigrasi. Ia ditahan bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.[3]
KPK menyatakan bahwa dugaan total nilai pemerasan yang melibatkan Silmy Karim hingga ratusan miliar. Silmy bersama tujuh orang lainnya ditersangkakan telah melanggar pasal 12e Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021, Juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Penyidik KPK telah menyita beberapa barang bukti yakni 7 unit mobil, 15 motor dan 11 sepeda,[4] termasuk uang tunai dalam bentuk valuta asing yakni dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia. Untuk menjalani proses hukum, menteri Agus Andrianto menonaktifkan Silmy Karim dari jabatannya, termasuk para pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut sebagai langkah disiplin internal.[5] Pemberhentian Silmy sebagai wakil menteri juga telah ditandatangani oleh presiden Prabowo Subianto pada 4 Juni 2026.[6]