Jakarta Aktual – 19 Juli 2026 | Di depan DPR, MBG Watch bongkar daftar SPPG terbesar yang menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG Watch, sebuah koalisi masyarakat yang mengadvokasi kebijakan pelaksanaan MBG, menilai program tersebut harus dihentikan agar ada evaluasi total terhadap program itu.
Menurut Anggota MBG Watch, Agus Sarwono, sejak awal koalisinya telah memprediksi munculnya konflik kepentingan, terutama dalam praktik jual beli Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik, hingga tim pemenangan.
Di depan DPR, MBG Watch bongkar daftar SPPG terbesar yang menunjukkan bahwa beberapa yayasan memiliki SPPG terbanyak, termasuk Polri, Muhammadiyah, dan TNI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang adanya konflik kepentingan dan ketiadaan studi landasan yang jelas dari program MBG.
Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, menyoroti bahwa pemerintah tidak melibatkan tiga unsur masyarakat dalam implementasi program MBG, yakni orang tua, guru, dan petugas posyandu. Askar juga menekankan bahwa pengelolaan SPPG harus melibatkan sekolah dan komunitas, bukan hanya yayasan dan vendor besar.
Di depan DPR, MBG Watch bongkar daftar SPPG terbesar yang menunjukkan bahwa program MBG belum efektif dalam mengatasi stunting dan masih memiliki banyak masalah, termasuk ketiadaan studi landasan yang jelas dan adanya konflik kepentingan. Oleh karena itu, MBG Watch menyarankan agar program MBG dihentikan sementara waktu untuk dilakukan evaluasi total.
Di depan DPR, MBG Watch bongkar daftar SPPG terbesar yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana program MBG dapat diperbaiki agar lebih efektif dan transparan. Dengan adanya evaluasi total, diharapkan program MBG dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
