Jakarta Aktual – 10 Juli 2026 | Surat edaran rahasia Kejagung: Jaksa dilarang komentari perkara [titlebase] telah menjadi sorotan publik belakangan ini. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah baru-baru ini tampil di publik untuk membuka suara terkait isu yang bergulir dalam beberapa hari terakhir. Nama Febrie disorot setelah prajurit TNI ditugaskan untuk berjaga di kediamannya, bersamaan dengan Polri yang menggeledah beberapa lokasi sejak Rabu (8/7/2026).
Febrie menyampaikan enam hal berkaitan dengan tugasnya sebagai Jampidsus dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta. Pertama, Febrie memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada jaksa dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti tetap berjalan.
Kedua, Febrie menegaskan komitmen Kejagung dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi Kejagung agar progres penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan.
Surat edaran rahasia Kejagung: Jaksa dilarang komentari perkara [titlebase] ini juga berkaitan dengan pengamanan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah oleh prajurit TNI. Pakar hukum Nanik Prasetyoningsih menilai keterlibatan TNI menunjukkan mekanisme pengamanan internal Kejaksaan belum berjalan optimal atau ancaman sangat luar biasa. Pelibatan TNI seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam negara hukum guna menjaga prinsip supremasi sipil serta independensi penegakan hukum.
Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dinilai perlu dievaluasi karena belum mengatur batasan tegas keterlibatan TNI dalam pengamanan jaksa. Pemerintah didesak segera merevisi aturan teknis guna mencegah militer menjadi alat pengamanan privat yang menghambat proses hukum. Surat edaran rahasia Kejagung: Jaksa dilarang komentari perkara [titlebase] ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang berpotensi membuka penafsiran terlalu luas terhadap pelibatan militer di ranah sipil.
Surat edaran rahasia Kejagung: Jaksa dilarang komentari perkara [titlebase] juga berkaitan dengan penggeledahan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan tim gabungan Polri di 12 lokasi. Puluhan anggota TNI mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya usai penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung RI mengeluarkan surat berklasifikasi ‘Rahasia’ perihal Peningkatan Kewaspadaan Menyikapi Perkembangan Situasi.
Kesimpulan dari surat edaran rahasia Kejagung: Jaksa dilarang komentari perkara [titlebase] ini adalah bahwa jaksa dilarang berkomentar terkait perkara yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi penegakan hukum dan mencegah pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi proses hukum. Surat edaran rahasia Kejagung: Jaksa dilarang komentari perkara [titlebase] ini menunjukkan komitmen Kejagung dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
