Jakarta Aktual – 03 Juli 2026 | Baru-baru ini, muncul sorotan tajam terhadap pengangkatan relawan Prabowo sebagai komisaris BUMN. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa pengisian jabatan komisaris harus mengedepankan profesionalisme dan kompetensi. Puan menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kapasitas seseorang sebelum menunjuknya sebagai komisaris BUMN.
Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah penunjukan Mufli Budi Ananda sebagai Komisaris PT Krakatau Posco. Mufli diketahui sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad.Selain itu, penunjukan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail juga menjadi sorotan karena usianya yang masih 28 tahun dan rekam jejaknya yang diperdebatkan.
Puan menyoroti bahwa Relawan Prabowo jadi komisaris BUMN, Puan soroti profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa komisaris yang ditunjuk memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk mengawasi jalannya BUMN.
Menurut Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, pengangkatan komisaris BUMN harus berdasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan. Ia menilai bahwa pengangkatan Mufli Budi Ananda dan Ginka Febriyanti Ginting sebagai komisaris BUMN tidak mencerminkan hal tersebut.
Agustinus menyatakan bahwa Relawan Prabowo jadi komisaris BUMN, Puan soroti profesionalisme merupakan fenomena yang tidak biasa dan dapat membahayakan tata kelola perusahaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengangkatan komisaris BUMN.
Pengamat BUMN, Achmad Yunus, juga menyoroti bahwa komisaris BUMN harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk mengawasi jalannya BUMN. Ia menilai bahwa Relawan Prabowo jadi komisaris BUMN, Puan soroti profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa BUMN dapat beroperasi dengan efektif dan efisien.
Dalam kesimpulan, Relawan Prabowo jadi komisaris BUMN, Puan soroti profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik. Pemerintah harus memastikan bahwa komisaris yang ditunjuk memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk mengawasi jalannya BUMN.
