Jakarta Aktual – 28 Juni 2026 | Di tengah kesulitan keuangan, pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah mengaku memiliki siasat untuk memastikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman. Hal ini terungkap setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memastikan alih status PPPK paruh waktu ke PPPK tanpa tes.
Semua pemda memang mengeluh, tetapi punya siasat agar PPPK aman, karena pemerintah telah menerima pengaduan soal minimnya gaji PPPK paruh waktu. Wakil Kepala BKN Suharmen menyatakan bahwa pembayaran hak berupa gaji PPPK paruh waktu merupakan kewenangan kepala daerah masing-masing. Artinya, alih status PPPK paruh waktu ke PPPK dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran negara dan daerah.
Semua pemda memang mengeluh, tetapi punya siasat agar PPPK aman, karena mereka telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk membiayai kebutuhan PPPK. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan bahwa anggaran untuk menggaji PPPK yang sepenuhnya ditanggung oleh APBD membuat pemerintah daerah harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran.
Semua pemda memang mengeluh, tetapi punya siasat agar PPPK aman, karena pemerintah telah berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD. Relaksasi ini disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan PPPK.
Semua pemda memang mengeluh, tetapi punya siasat agar PPPK aman, karena pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai.
Kesimpulan, semua pemda memang mengeluh, tetapi punya siasat agar PPPK aman, karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan gaji PPPK tetap aman. Dengan adanya relaksasi aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai.
