Jakarta Aktual – 27 Juni 2026 | Amnesty tolak pelibatan taruna Akmil latih siswa sekolah rakyat, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang militerisasi pendidikan di Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras rencana pelibatan 1.000 taruna Akmil dalam program pendidikan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kebijakan ini melanggar ruang netral pendidikan sipil dan berpotensi mencederai hak asasi manusia.
Amnesty tolak pelibatan taruna Akmil latih siswa sekolah rakyat karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan sipil. Usman Hamid menegaskan bahwa pemerintah terkesan menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program-program di luar urusan pertahanan negara. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan tragedi masa lalu, seperti meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil).
Amnesty tolak pelibatan taruna Akmil latih siswa sekolah rakyat karena khawatir akan militerisasi pendidikan. Menurut Usman Hamid, ruang pendidikan sipil merupakan ruang netral yang seharusnya menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis. Ia menekankan bahwa pendekatan militer tidak tepat diterapkan dalam pendidikan sipil, karena dapat menggerus budaya organisasi yang sehat dan demokratis.
Kemensos telah meminta TNI untuk melibatkan 1.000 taruna Akmil dalam program pendidikan Sekolah Rakyat. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, pembinaan tersebut diperlukan untuk membantu siswa beradaptasi dari lingkungan lama ke lingkungan baru di Sekolah Rakyat. Namun, Amnesty tolak pelibatan taruna Akmil latih siswa sekolah rakyat karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan sipil.
Amnesty tolak pelibatan taruna Akmil latih siswa sekolah rakyat, dan mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana ini. Usman Hamid menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan pendidikan sipil dan tidak melibatkan tentara dalam program-program di luar urusan pertahanan negara. Ia juga menekankan bahwa pendidikan sipil harus menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis, bukan tempat untuk melatih kedisiplinan militer.
Kesimpulan dari Amnesty tolak pelibatan taruna Akmil latih siswa sekolah rakyat adalah bahwa pemerintah harus membatalkan rencana ini dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan sipil. Pendidikan sipil harus menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis, bukan tempat untuk melatih kedisiplinan militer. Dengan demikian, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
