Jakarta Aktual – 26 Juni 2026 | Koalisi tuntut latihan militer Kopdes Merah Putih dihentikan setelah tiga peserta meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Kejadian ini menjadi sorotan serius dan memicu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program latihan dasar militer (latsarmil) untuk calon manajer koperasi desa (kopdes) dan kampung nelayan.
Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar latihan dasar militer (latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Kelurahan (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihentikan. Permintaan ini disampaikan setelah Kementerian Pertahanan (Kemehan) mengkonfirmasi tiga peserta meninggal dunia dalam waktu berdekatan.
Ketiga peserta yang meninggal dunia tersebut bernama Novia Rahmadhani, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq. Mereka menjalani latsarmil di tiga satuan pendidikan berbeda, yaitu Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, dan Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta.
Menurut Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, pelatihan dasar kemiliteran di program koperasi desa merah putih sudah seharusnya dihentikan, termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya. Ia juga menegaskan bahwa pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan program tersebut harus bertanggung jawab secara hukum karena hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan.
Koalisi Masyarakat Sipil melakukan investigasi dan penegakan hukum terkait kejadian ini. Mereka juga mengkritik keras pelibatan TNI yang terlalu jauh dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Ardi Manto, proyeksi koperasi seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern, bukan dengan menggunakan pendekatan serba militer.
Koalisi tuntut latihan militer Kopdes Merah Putih dihentikan karena program tersebut dianggap sudah cacat sejak awal. Program tersebut dijalankan dengan menggunakan pendekatan serba militer, yang dapat merusak esensi atas sistem perkoperasian yang seharusnya dijalankan berdasar kebutuhan anggota.
Koalisi tuntut latihan militer Kopdes Merah Putih dihentikan juga karena program tersebut membuka celah lebar terjadinya penyimpangan yang tak tersentuh oleh hukum. Apalagi, hingga saat ini, sistem peradilan militer belum direformasi dan anggota TNI masih tidak tunduk pada peradilan sipil.
Kejadian ini menjadi perhatian serius dan memicu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program latihan dasar militer (latsarmil) untuk calon manajer koperasi desa (kopdes) dan kampung nelayan. Koalisi tuntut latihan militer Kopdes Merah Putih dihentikan dan meminta agar program tersebut dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan modern.
Kesimpulan, kejadian ini menjadi sorotan serius dan memicu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program latihan dasar militer (latsarmil) untuk calon manajer koperasi desa (kopdes) dan kampung nelayan. Koalisi tuntut latihan militer Kopdes Merah Putih dihentikan dan meminta agar program tersebut dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan modern.
